NGAMPRAH, DISKOMINFOTIK KBB – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) pada Senin (27/4/2026) ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi guna mengakselerasi performa pelayanan publik.

​Dalam rotasi kali ini, dua pejabat eselon II menduduki posisi baru, yakni:
- ​Hendra Trismayadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
​- Yadi Azhar, yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah, kini resmi mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

​Bupati Jeje menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan strategi penguatan birokrasi pada sektor-sektor vital. Ia menekankan bahwa Disdukcapil dan DPMPTSP adalah garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

​“Penempatan ini harus mampu mempercepat layanan, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjunjung tinggi integritas. Kualitas birokrasi adalah kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing,” ujar Jeje Ritchie Ismail.

​Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Disdukcapil memegang peranan krusial dalam tertib administrasi kependudukan, sementara DPMPTSP menjadi motor penggerak dalam menarik investasi serta mempermudah perizinan di Bandung Barat.

​Selain pejabat pimpinan tinggi, pada kesempatan yang sama Bupati juga melantik sejumlah aparatur lainnya untuk mengisi berbagai posisi strategis, di antaranya:
​- 1 Pejabat Administrator;
- ​17 Pejabat Fungsional;
​- 23 Kepala Sekolah; serta
​- Pengangkatan 26 CPNS Formasi 2024 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

​Menutup arahannya, Bupati Jeje berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang terukur. Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui aksi nyata di lapangan.

​“Inti dari pelantikan ini adalah menghadirkan birokrasi yang lebih profesional dan berdampak nyata. Saya ingin setiap pelayanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya.

​Dengan pelantikan ini, Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, berbasis kompetensi, demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.