Ngamprah, 18 Juli 2025 – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan mobil laboratorium di sektor kesehatan.

“Kami sangat menyesalkan dugaan penyimpangan dalam pengadaan ini yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.077.881.200, berdasarkan audit BPKP Jawa Barat,” tegas Bupati Jeje dalam pernyataan resminya, Jumat (18/7/2025).

Bupati menilai kasus ini telah mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan, khususnya dalam layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) berkomitmen untuk bersikap terbuka dan kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk dalam penyediaan data dan keterangan yang diperlukan.

“Ini momentum untuk membersihkan sistem dari praktik yang merugikan rakyat. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk praktik menyimpang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa akan diperkuat,” lanjutnya.

Pemkab KBB juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sikap ini diambil sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga integritas pemerintahan.

“Ini bentuk ketegasan kami dalam menegakkan integritas,” ujar Jeje. Ia menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Bupati Jeje juga mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama. Pengawasan publik sangat penting untuk pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan tiga orang tersangka, yang terdiri dari pejabat dan pihak swasta, terkait pengadaan mobil laboratorium senilai hampir Rp5 miliar. Unit kendaraan tersebut saat ini telah disegel untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.