BANDUNG BARAT - Para ASN diminta tidak terjebak dengan permasalahan politik, menjelang Pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024.

“Jawa Barat, menjadi perhatian karena sudah ada beberapa (memihak) yang terkena sangsi. Bawaslu mengatakan, jangan sampai (ASN) terjadi seperti itu,” ujar Penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latief, usai Rapat Koordinasi dengan para ASN tenaga Administrator atau pejabat eselon 3 KBB di Ballroom Pemkab Bandung Barat KBB, Senin (29/1/2024).

Bagi ASN yang memihak pada salah satu kekuatan politik, bakal dikenakan sanksi cukup berat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain, mengingatkan tentang netralitas ASN, dalam rakor tersebut dibahas tentang menyamakan persepsi KBB ke depan.

Meski demikian, hingga saat ini Arsan menyatakan jika pihaknya belum mendapat laporan tentang ASN KBB yang terjun dalam politik praktis.

“Sampai saat ini, nggak ada ASN yang dilaporkan (terlibat politik praktis) dan saya tegaskan agar ASN KBB harus netral,” tegasnya.

Selain pada ASN, Arsan juga meminta agar para Kepala Desa (Kades) di KBB, untuk menjadi netralitasnya. “Insha Allah, saya juga akan mengundang para kades (rakor tentang netralitas),” ujar Pj. Bupati KBB.

Beliau juga mengatakan, dalam rakor tersebut dibahas sejumlah poin penting lainnya, seperti menyinggung kewajiban yang harus dipenuhi ASN. Termasuk membahas tentang LHKPN sesuai dengan survei integritas oleh KPK.

“Apa yang disampaikan dalam rakor ini, agar disampaikan kembali oleh para ASN sampai tingkat bawah. Sekaligus rakor ini juga jadi ajang silaturahmi,” ungkap Arsan. (Diskominfotik KBB)