Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi Indeks pelayanan dasar publik di Kabupaten Bandung Barat.

Terutama tahun 2023, yang menjadi penghujung dari program Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, poin Indeks SPBE Pemkab Bandung Barat meningkat cukup signifikan.

"Alhamdulillah, tahun 2023 capaiannya paling tertinggi selama ini. Indeks SPBE KBB tahun 2023,  capaiannya 3,32 dari target kita 3,00," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Yoppie Indrawan di Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Senin (15/1/2024).

Awal penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Bandung Barat, pada tahun 2018 poinnya hanya 2,6, sedangkan ambang batasnya 2,54.

Perkembangan indeks SPBE untuk Pemkab Bandung Barat, sejak diberlakukan pada tahun 2018 ini mengalami grapik naik turun.

Pada tahun 2019, Indeks SPBE KBB turun menjadi 2,41, namun tahun 2020 naik lagi menjadi 3,17. Kemudian tahun 2021 turun menjadi 2,85, dan turun lagi tahun 2022 menjadi 2,65. Baru pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga berada di poin 3,32.

Yoppie berharap, layanan SPBE di Pemkab Bandung Barat tersebut terus meningkat. Pada tahun ini, pihaknya berupaya agar indeks pencapaiannya bisa berada di poin 3,5 lebih dengan predikat sangat baik.

"Pak Pj (Penjabat Bupati Bandung Barat) sangat konsen dengan penerapan sistem pelayanan digital. Jadi ini menambah motivasi kita agar indeks capaian pada tahun sekarang, bisa sangat baik," harapnya.

Untuk menuju ke arah itu, pihaknya kini tengah mempersiapkan tim audit internal, sebagai salah satu indikator dari 47 penilaian SPBE.

Predikat yang disandang Pemkab Bandung Barat diakuinya belum optimal dengan masih kurang lengkapnya indikator itu.

Bersyukur Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif responnya positif bahkan mendorong layanan di lingkungan Pemkab Bandung Barat, harus secara digitalisasi.

Dayung bersambut, masyarakat juga menyambut baik layanan secara digitalisasi. Bahkan masyarakat memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan Pemkab Bandung Barat, tingkat kepuasannya cukup tinggi.

"Respon masyarakat bagus (dengan layanan secara online) karena lebih efektif dan efisien," terang Yoppie.

Untuk penerapan layanan secara digital di wilayah Pemkab Bandung Barat saat ini sudah menjangkau hingga ke 165 kantor Pemerintah Desa dari 16 kecamatan se-KBB.

Ia juga menyebutkan dari seluruh Perangkat Daerah di Pemkab Bandung Barat, yang paling tinggi layanan secara digitalisasi adalah di Mall Pelayanan Publik (MPP).

Pihaknya juga berupaya menggenjot agar seluruh Perangkat Daerah mengerahkan kemampuannya agar layanan yang diberikan secara online. "Kita support Perangkat Daerah, agar sistem layanannya secara digital. Ini untuk mendorong pencapaian optimal Indeks SPBE kita," pungkasnya.