NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bersama BPJS Kesehatan Cabang Cimahi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar, pada Senin (16/6/2025). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Sehabudin, Kepala Dinas Kesehatan KBB Ridwan Abdullah Putra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Bupati Jeje menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat Bandung Barat.

“Komitmen ini adalah bagian dari upaya kami menunaikan amanah konstitusi, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar dan bagian dari misi besar pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” ujar Bupati Jeje.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemkab KBB dalam memperkuat keberlanjutan program JKN. Hingga akhir tahun 2024, cakupan kepesertaan JKN di Bandung Barat telah mencapai 98,07%. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan optimalisasi pemanfaatan layanan berbasis digital.

Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, total manfaat layanan kesehatan yang diterima masyarakat KBB mencapai Rp448 miliar, dengan rata-rata utilisasi mencapai 9.983 layanan per hari. Selain manfaat kesehatan, Program JKN juga berkontribusi dalam aspek sosial dan ekonomi, dengan menyerap lebih dari 2.300 tenaga kerja di sektor fasilitas kesehatan swasta.

Kerja sama ini juga menjadi tonggak dimulainya akselerasi digitalisasi sistem kesehatan, seiring transformasi sistem kesehatan nasional. Pemanfaatan data dan teknologi seperti platform SATUSEHAT dan aplikasi Mobile JKN akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas layanan.

Kepala Dinas Kesehatan KBB, Ridwan Abdullah Putra, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, khususnya untuk menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan efektivitas alokasi anggaran kesehatan.

“Kami akan memanfaatkan instrumen digital seperti integrasi data SATUSEHAT dan pemanfaatan Mobile JKN agar intervensi menjadi lebih presisi dan berorientasi pada hasil,” jelas Ridwan.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan kolektibilitas iuran dan pemanfaatan layanan berkualitas. Capaian digitalisasi layanan di beberapa rumah sakit di Bandung Barat, seperti RS Karisma dan RS Cahya Kawaluyan, menjadi contoh keberhasilan dalam penerapan sistem pelayanan cepat dan transparan.

“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN, tetapi juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan,” pungkas Ridwan.