Lembang – 12 Agustus 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah ini menjadi langkah awal pemerintahan baru untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Novena Lembang ini dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, camat, serta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Jeje menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rapat koordinasi, tetapi juga peneguhan sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran integritas.

“Korupsi itu seperti rayap. Ia tidak langsung terlihat, tapi sedikit demi sedikit menggerogoti dari dalam. Ketika disadari, kerusakan sudah parah—bukan hanya pada bangunan fisik, tapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,” ujar Jeje.

Dokumen komitmen yang ditandatangani memuat 10 poin strategis, di antaranya pencegahan KKN, penolakan gratifikasi, transparansi kerja, pengendalian risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).

Perwakilan KPK Wilayah II yang hadir memberikan arahan teknis sekaligus apresiasi atas inisiatif Pemkab Bandung Barat yang memulai pemerintahan baru dengan komitmen integritas. Sementara itu, BPKP Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan SPIP agar capaian minimal berada di level 3 sebagai indikator tata kelola yang baik.

Bupati Jeje menutup sambutannya dengan penegasan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang melanggar integritas, baik dari internal pemerintahan maupun pihak luar yang mencoba mengintervensi kebijakan.

“Lima tahun ke depan, visi Bandung Barat AMANAH—Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis—akan menjadi pondasi. Semua ini mustahil tercapai jika masih ada celah korupsi,” tegasnya.

Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan dokumen komitmen bersama antikorupsi oleh seluruh pimpinan daerah dan perwakilan lembaga pengawas, sebagai simbol kesungguhan Pemkab Bandung Barat memulai babak baru pemerintahan yang bersih, dipercaya rakyat, dan bermartabat.