Bandung Barat, 20 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Langkah strategis ini ditempuh guna mencegah potensi gangguan siber di lingkungan pemerintah daerah.

Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu meluncurkan Proyek Perubahan “Peningkatan Tata Kelola Keamanan Informasi melalui Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SIMKAMI)”. Inisiatif ini diinisiasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Yoppie Indrawan Iskandar, dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025.

---

Ancaman Siber Meningkat

Yoppie Indrawan mengungkapkan bahwa peluncuran SIMKAMI dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman siber terhadap layanan digital pemerintah daerah.

“Selama periode Januari–Mei 2025, tercatat 38.674 serangan siber, dengan puncaknya pada bulan Maret melalui 12.249 insiden hacking dan 1.811 serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” jelasnya.

Serangan tersebut, lanjut Yoppie, seringkali mengganggu operasional layanan publik berbasis elektronik dan meningkatkan kerentanan sistem informasi.
“Keamanan informasi bukan hanya soal menghindari risiko, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan meminimalisir dampaknya dengan kebijakan yang tepat. Pedoman SIMKAMI hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut,” ujarnya.

---

Target Peningkatan Keamanan

Dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024, Pemkab Bandung Barat memperoleh nilai 3,78 (Sangat Baik). Namun, pada domain keamanan informasi, tingkat kematangan baru mencapai Level 3 (Terstandarisasi).

“Melalui penerapan SIMKAMI, Pemkab KBB menargetkan peningkatan menuju Level 4 (Terintegrasi dan Terukur), sekaligus menaikkan Indeks Keamanan Informasi dari 452 poin pada 2025 menjadi 657 poin pada 2030,” tambah Yoppie.

---

Tahapan Implementasi SIMKAMI

Implementasi SIMKAMI akan dilakukan secara bertahap:

Jangka Pendek: Penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Buku Pedoman SIMKAMI.

Jangka Menengah: Penetapan dan peluncuran pedoman, sosialisasi, pembentukan tim keamanan informasi di perangkat daerah, serta bimbingan teknis standar keamanan.

Jangka Panjang: Monitoring, evaluasi, audit keamanan informasi, serta perbaikan berkelanjutan agar sistem tetap adaptif menghadapi ancaman siber.

“Dari sisi pemerintah, pedoman ini meningkatkan kualitas layanan publik digital dan resiliensi terhadap ancaman siber. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan dalam menggunakan layanan digital pemerintah,” jelasnya.

---

Kolaborasi Pentahelix

Dalam pelaksanaannya, SIMKAMI melibatkan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
“Kolaborasi tersebut memastikan SIMKAMI dibangun sesuai kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan nasional,” tegas Yoppie.

Dengan langkah ini, Pemkab Bandung Barat optimis dapat menjadi daerah percontohan (best practice) bagi kabupaten/kota lain dalam mengamankan transformasi digital.

“Hal ini sejalan dengan visi besar Bandung Barat AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis), khususnya misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.