BANDUNG (19 Agustus 2026) – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) kembali meraih penghargaan atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Apresiasi tersebut diserahkan pada Rabu, 19 Agustus 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat atas kontribusi positif serta konsistensinya dalam melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

Hadir mewakili Bupati Bandung Barat, penghargaan diterima langsung oleh H. Dudi Prabowo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Retno Handayani, S.H., bersama Analis Hukum, Hanik Setyowati, S.H.

Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas keseriusan Pemkab Bandung Barat, khususnya Bagian Hukum, dalam mengawal pembentukan regulasi daerah agar senantiasa terarah, terkoordinasi, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan produk hukum, tahap harmonisasi memegang peranan krusial untuk memastikan adanya keselarasan antara substansi, aspek teknis hukum, dan kebijakan daerah. Langkah ini sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih aturan sekaligus mewujudkan regulasi yang efektif dan aplikatif bagi pelayanan masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Dudi Prabowo, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terlibat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah. Harmonisasi regulasi merupakan tahapan penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Retno Handayani, S.H., menegaskan komitmen timnya untuk terus menjaga kualitas produk hukum daerah.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Ke depan, kami akan terus mempercepat dan memperketat proses harmonisasi agar seluruh regulasi KBB makin berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” singkat Retno Handayani.

Dengan diraihnya apresiasi ini, Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi inter-lembaga dalam penyusunan regulasi yang selaras, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Diskominfosantik KBB)