DISKOMINFOTIK - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inventarisir aset menjadi salah satu fokus yang dilakukan Pemkab Bandung Barat untuk mengejar WTP.

Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat, Heru BP menjelaskan, hingga saat ini penyelesaian persoalan aset yang sebelumnya menjadi temuan BPK terus berprogress. Hal tersebut dibuktikan dengan terus melakukan sertifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh Pemkab Bandung Barat.

“Salah satunya adalah penyelesaian aset. Aset-aset tersebut memang ada temuan tahun sebelumnya dan kita sampai saat ini terus berprogress dalam rangka penyelesaian temuan-temuan perihal aset,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).

Ia menambahkan, pada anggaran tahun 2022 lalu setidaknya 260 lebih tanah milik Pemkab Bandung Barat yang sudah disertifikatkan dan rencananya jumlah aset yang akan disertifikatkan targetnya bakal terus ditambah setiap tahun. Harapannya, bisa mencapai 300 sertifikat pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, upaya penyelesaian persoalan terkait aset Pemkab Bandung Barat yang menjadi temuan BPK hingga saat ini terus berproses dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

“InshaAllah kita juga ingin berprogress agar tanah-tanah milik pemerintah semuanya mempunyai dasar hukum yang kuat untuk sertifikat tahun yang jelas. Terdapat temuan-temuan BPK sebelumnya sudah berprogggress untuk selalu menyelesaikannya baik tanah maupun aset-aset yang bergerak,” katanya.

Heru menegaskan, untuk memastikan aset milik Pemkab Bandung Barat aman, pihaknya menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat terutama limpahan dari Kabupaten Bandung bakal segera disertifikasi.

Menurut Plh Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Wahyu, pihaknya terus melengkapi berbagai kekurangan saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang tengah dilakukan saat ini. Aset pun menjadi salah satu faktor yang krusial, karena kerap menjadi kendala pemerintah daerah untuk meraih opini WTP.

“Kita melakukan perbaikan dari berbagai temuan yang ada. Aset sedang dilakukan penertiban,” ujar Asep Wahyu kepada Bandungkita.id di Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jalan Gegerkalong Hilir, KBB, Rabu (22/2/2023).

Asep Wahyu pun berharap KBB mampu kembali meraih opini WTP seperti tahun sebelumnya. Bahkan diakuinya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aparatur kewilayahan terus mendukung dengan berbagai upaya salah satunya pemenuhan data.

“Satu aja, harapannya tetap WTP,” tegas Asep Wahyu.

Selain itu, Bupati Bandung Barat mengajak kepada seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder untuk sama-sama berkomitmen dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).