Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Ngamprah.

Pemkab Bandung Barat Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali Yang Diberlakukan 3 - 20 Juli 2021


145 Dilihat



Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menegaskan Pemkab Bandung Barat mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan PPKM darurat Jawa-Bali yang diberlakukan 3 - 20 Juli 2021.

Pada 2 juni 2021 Hengki mengatakan kabupaten Bandung Barat termasuk yang harus menerapkan PPKM darurat lantaran hingga saat ini masih terjadi lonjakan kasus covid-19. Ia menambahkan, dalam penerapan PPKM darurat ini ada 15 poin yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemberlakuan PPKM darurat tersebut.

Adapun perubahan pengetatan yang dilakukan diantaranya yakni: 

  1. Semua karyawan sektor non esensial bekerja dari rumah atau 100 persen work from home (WFH).
  2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring
  3. Maksimal karyawan sektor esensial yang bekerja di kantor atau work from office sebanyak 50 persen.  Sementara untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen WFO dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

a.  Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

  1. Untuk kegiatan di pusat perbelanjaan seperti mal atau pusat perdagangan ditutup.
  2. Untuk restoran dan Rumah Makan tidak ada layanan makan di tempat. Seluruhnya harus delivery order atau take away.
  3. Untuk kegiatan konstruksi baik itu tempat konstruksi dan lokasi proyek tetap beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
  4. Untuk tempat ibadah mulai dari Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara.
  5. Untuk fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum dan juga ditutup sementara.
  6. Untuk kegiatan seni atau budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan termasuk lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup sementara.
  7. Untuk Transportasi umum baik itu kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen.
  8. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal  lima puluh orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
  9. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh mulai dari pesawat, bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
  10. Pengetatan aktivitas tersebut diawasi secara ketat oleh Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri terutama untuk aktivitas perkantoran.
  11. Pengetatan aktivitas atau kegiatan masyarakat disertai penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

a.  Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5 persen. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat

b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi.

Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

  1. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70 persen dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021. 

Terpisah, Sekretaris Daerah Bandung Barat, Asep Sodikin menjelaskan, Pemkab Bandung Barat saat ini masih menggodok anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama PPKM darurat diterapkan.

Menurut Asep, biaya untuk PPKM darurat itu bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga . Kemudian jika masih kurang, Pemkab Bandung Barat juga bisa melakukan realokasi anggaran. Peruntukkan anggaran tersebut akan disalurkan pada sektor kesehatan, bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat tersebut.

Pengelola wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pun mendapat dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 sampai 20 Juli. Imbas penutupan tersebut, sebanyak 4 ribu lebih karyawan hotel di KBB terutama di kawasan wisata Lembang terancam kembali dirumahkan karena tak adanya aktivitas di sektor wisata. 

-----

Bidang IKP - Diskominfotik. 

 




Kamu Mungkin Tertarik