Cipatat

Kecamatan

Informasi Camat

DUDUNG KUSNANA HS, S.Sos

Camat

196008051982101001

Informasi Kecamatan

Jl. Raya Cipatat No.177, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40554

-

-

-

-

Foto Camat

  1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
  2. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina penyelenggaran pemerintahan desa;dan
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah desa.
  1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan tuigas umum pemerintahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat mempunyai fungsi:
  1. Perumusaan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahaan di bidang, tata pemerintahaan, pemberdayaan m asyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapataan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  2. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan; dan
  3. Pembinaan pelaksanaan tugas pokok Kecamataan.
  1. Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamataan;
  2. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang meliputi Kesekretariatan, tata pemerintahaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional;
  3. Mengkoordinasikanpelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahaan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
  4. Mengkoordinasikan rencana pembangunan di wilayah Kecamatan:
  5. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
  6. Menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
  7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kecamatan;
  8. Merumuskan telaahan staf sebagian bahan pertambangan pengambilan kebijakan;
  9. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

  1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja kecamatan, dan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum,
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja kecamatan;
  2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, dan umum kecamatan; dan
  3. Pelaksanaan fasilitas bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, dan umum.
  1. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
  1. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja secretariat;
  2. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  3. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  4. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  5. Melaksanakan pengendalian rumusan kebijakan anggaran;
  6. Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  7. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
  8. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  9. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  10. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  11. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaaan jabatan fungsional;
  12. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategi, LAKIP, LPPD, LKPJ kecamatan;
  13. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. Melkasnakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  16. Melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan;dan
  18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. Sekretariat terdiri atas :
  1. Subbagian Penyusunan Program;
  2. Subbagian Keuangan;dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
  2. Dalam melaksanakn tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian teknis di bidang penyusunan program;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program;dan
  3. Pelaksanaan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
  1. Subbagian Penyususnan Program mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

  1. Melaksanakaan penyusunan program kerja Subbagian Penyusuan Program;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program kecamatan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan system informasi kecamatan;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategi LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
  6. Melaksanakan pemantauan realisasi program kecamatan;
  7. Melaksanakan penyusuna bahan kerjasama di bidang penyususna program;
  8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
  9. Melkasanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. Melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
  11. Melaksanakan ketatausahan di bidang penyusunan program;
  12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang penyusunan program; dan
  14. Melaksanakan atugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian keuangan mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
  3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
  1. Subbagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
  3. Melaksanakan penyusunanbahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan kecamatan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan dan menyiapkan anggaran kecamatan;
  5. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  6. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  8. Melaksanakan administraasi anggaran kecamatan;
  9. Melaksanakan verifikasi keuangan;
  10. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  11. Melaksanakan penyusunanbahan kerjasama di bidang keuangan;
  12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
  14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. Melaksanakan tugas oprasional di bidang keuangan;
  16. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
  17. Melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
  18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  19. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang keuangan;dan
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. kebijakan;
  2. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerjaa terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian dan umum;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  3. Melaksanakan penyususnan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  4. Melaksanakan penyususnan dan pengelolaan data kepegawaian;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan kecamatan;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja dilingkungan kecamatan;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  11. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  12. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat kecamatan;
  13. Mel;aksankan penyusuanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  14. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  15. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;
  16. Melaksankan penyusuna bahan pembinaan jabatan fungsional;
  17. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
  18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  19. Melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
  20. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
  21. Melaksanakan ketatausahaan subbagian kepegawaian dana umum;
  22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  23. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
  24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

  1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang tata pemerintahan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintah di bidang tata pemerintahan;
  2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata pemerintahan; dan
  3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang tata pemerintahan.
  1. Seksi Tata pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penyusunan program kerta seksi tata pemerintahan;
  2. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi bidang tata pemerintahan;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang tata pemerintahan;
  4. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintah di bidang tata pemerintahan;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang tata pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  7. Melakukan penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang tata pemerintahan;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan, supervise, fasilitasi,penyusuna pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa;
  11. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa;
  12. Melaksanakan bimbingan, supervise, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
  13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelapa desa;
  1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
  • Melaksanakan evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
  • Melakukan pengkajian bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyeleseian perselisihan antar desa;
  • Melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hokum desa;
  • Melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan penyusunan telaahanstaf bagian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • Melaksanakan tugas operasional di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang tata pemerintahan;
  • Malaksanakan ketatausahaan dibidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan –pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang tata pemerintahan;
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUG

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

  1. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdyaan masyarakat dan desa;dan
  3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana umum (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan.
  7. Melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleeh buapati;
  8. Melaksanakan pengkajian bahana perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemberdayaan mayarakat dan desa;
  9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan perenccanaan keegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
  16. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  17. Melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  19. Melaksanakan tugas oprasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  20. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  21. Melaksanakan ketatausahaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  23. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas ppokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan nteknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
  1. Pelakssanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  2. Melaksanakan penyusunanbahan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang tata ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  5. Melaksanakan penyusunan bahyan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangandi wilayah kecamatan;
  10. Melaksanakan penyusunanbahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  11. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  12. Melaaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan kooordinasi dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan SKPD terkait;
  16. Melaksanakan penyusunanbahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  17. Melaksanakan penyusunan bahan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan;
  18. Melaksanakan penyusunan bahan penanganan kasus-kasus di bidang ketentraaman dan ketertiban umum;
  19. Melaksanakan pengkajian perumusan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  20. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  21. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya (pamswakarsa);
  22. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang ketentraman dan ketertiban umum dilingkunagn kecamatan;
  23. Melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  24. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  25. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  26. Melaksanakan tugas oprasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  27. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  28. Melaksanakan ketatausahaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  29. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  30. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang ketentraman dan ketertiban umum.;
  31. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

SEKSI EKONOMI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

  1. Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  2. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah; dan
  3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah.
  1. Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah;
  2. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  4. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  7. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  10. Melaksanakan pendataan industri perdagangan dan koperasi;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi ekonomi dan pendapatan potensi daerah pembinaan usaha perdagangan dan usaha koperasi;
  12. Melaksanakan fasilitas/pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembinaan usaha perdagangan dan usaha koperasi;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi surat keterangan tempat koperasi;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  16. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  17. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi an pendapatan potensi daerah;
  18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  19. Melaksanakan tugas oprasional di bidang ekonomi an pendapatan potensi daerah;
  20. Malaksanakan ketatausahaan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  21. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  22. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah; dan
  23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI / RINCIAN TUGAS

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum

  1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Umum mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum.
  2. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum.
  1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum;
  2. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  4. Melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  9. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  10. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  12. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan kegiatan kepada masyarakat dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pembianaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  16. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  17. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  19. Melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  20. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  21. Melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  23. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lokasi KBB

Alamat KBB

Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

022-6866258

022-6866259

kbb@bandungbaratkab.go.id

$(window).scroll(function() { if ($(document).scrollTop() > 50) { $('nav').addClass('shrink'); $('#logo').addClass('shrink-img'); $('#menu').addClass('shrink'); } else { $('nav').removeClass('shrink'); $('#logo').removeClass('shrink-img'); $('#menu').removeClass('shrink'); } });