Bagian Hukum pada Sekretariat daerah

SKPD

Informasi Kepala SKPD

SITI NURHAYATI, SH, M.Si.

Kepala Bagian

197009101998032004

Informasi SKPD

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

-

-

bag.hukum@bandungbaratkab.go.id

-

Foto Kepala SKPD

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan pengkoordinasian serta monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
b. pelaksanaan pengkajian pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum.

(3) Bagian Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian program kerja di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
b. melaksanakan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
c. melaksanakan pengkajian bahan pengkoordinasian di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
e. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi hukum; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bagian Hukum terdiri atas :
a. Subbagian Perundang-undangan;
b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 11
(1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang perundang-undangan.

(3) Subbagian Perundang-undangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perundang-undangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian di bidang perundang-undangan;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perundang-undangan;
d. melaksanakan penyusunan bahan harmonisasi dan singkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengkajian perundang-undangan pusat dan daerah dengan instansi yang terkait;
g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
h. melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan Peraturan Desa sebagai bahan persetujuan Bupati;
i. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan Lembaran Daerah;
j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perundang-undangan;
k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang perundang-undangan;
l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perundang-undangan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan ketatausahaan di bidang perundang-undangan;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang perundang-undangan; dan
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12
(1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang bantuan hukum.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang bantuan hukum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang bantuan hukum; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang bantuan hukum.

(5) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Bantuan Hukum;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian di bidang bantuan hukum;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang bantuan hukum;
d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perikatan dan sengketa hukum;
e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum bagi aparat Pemerintah Daerah baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara serta fasilitasi bantuan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara pidana pada tahap nonlitigasi;
f. melaksanakan penyusunan bahan pembelaan, sanggahan, bantahan-bantahan, perdamaian, bahan beracara di pengadilan serta bahan-bahan lain yang diperlukan dalam rangka penanganan bantuan hukum dalam perkara perdata dan hukum tata negara;
g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bahan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dan Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi;
h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;
i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bantuan hukum;
k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang bantuan hukum;
l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bantuan hukum;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan ketatausahaan di bidang bantuan hukum;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang bantuan hukum; dan
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13
(1) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum.

(3) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pendokumentasian, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta kodifikasi perundang-undangan;
h. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum serta evaluasi penegakan hukum dan perlindungan HAM;
i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. melaksanakan ketatausahaan di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang evaluasi dan dokumentasi hukum; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lokasi KBB

Alamat KBB

Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

022-6866258

022-6866259

kbb@bandungbaratkab.go.id