Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SKPD

Informasi Kepala SKPD

Drs. H. MAMAN HERAWAN , M.Si

Kepala SKPD

Informasi SKPD

Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ged. A Lt. Dasar Jl. Padalarang - Cisarua km 2 Ds.Mekarsari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

-

-

-

-

Foto Kepala SKPD

VISI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah : “Terwujudnya Bandung Barat Yang Cermat dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”

MISI

a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kapasitas Aparatur;

b. Terwujudnya perlindungan Masyarakat Kabupaten Barat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko;

c. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara Terpadu dan Terkoordinasi;

d. Terwujudnya sinergitas Peran Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana; dan

e. Terbangunnya Sistem Informasi Kebencanaan bagi Publik.

-Tujuan Sasaran dalam Strategi Serta dan Kebijakan

A. Strategi Strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti struktur organisasi BPBD dan uraian tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing Bidang (Job Description), serta sosialisasi kepada aparat.

2. Menerapkan dan mengembangkan prinsip Paradigma Pengurangan Resiko Bencana dalam usaha penanggulangan bencana, Akuntabilitas Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana, memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

4. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horisontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana.

5. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana berdasarkan rencana stratejik yang terkoordinasi, sinkronisasi dan tepat sasaran.

6. Menyediaan sarana pendukung yang optimal seperti kendaraan operasional dan penyediaan peralatan berat yang memadai untuk penanggulangan bencana

7. Penambahan tenaga Sumber Daya Manusia untuk Pelaksana Administrasi, Satuan Tugas, Tim DaLA (Damage and Lost Asessment), dan Relawan Penanggulangan Bencana;

8. Mengembangkan kebijakan yang mengatur program penanggulangan bencana,. Sosiasilsasi, simulasi, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana mulai pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; dan

9. Tersusun dan diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan bencana, serta informasi yang luas kepada masyarakat akan peraturan kebencanan tersebut agar masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap upaya penanggulangan bencana dan bagaimana upaya pencegahan, mitigasi, dan pengurangan resiko bencana.

B. Arah Kebijakan Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat pada program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat, beberapa kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai;

2. Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulanan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/ kegiatan penanggulangan bencana;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui program Reaksi Cepat pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya penanggulangan; dan

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dalam upaya pemanggulangan bencana.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT (PERBUP BANDUNG BARAT NOMOR 69 TAHUN 2012 )

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
  • Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  • Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Badan, adalah bagian dari perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
  • Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  • Kepala Pelaksana adalah kepala yang memimpin unsur pelaksana pada Badan.
  • Sekretariat adalah Sekretariat unsur pelaksana pada Badan.
  • Bidang adalah Bidang di lingkungan unsur pelaksana pada Badan.
  • Subbagian adalah Subbagian di lingkungan sekretariat pada unsur pelaksana pada Badan.
  • Seksi adalah Seksi di lingkungan unsur pelaksana pada Badan.
  • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  • Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.
  • Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi sekretariat.
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
  • Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
  • Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hakdan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

PASAL 2

- TUPOKSI, Badan Mempunyai Tugas Pokok :

  1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Lokasi KBB

Alamat KBB

Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

022-6866258

022-6866259

kbb@bandungbaratkab.go.id

$(window).scroll(function() { if ($(document).scrollTop() > 50) { $('nav').addClass('shrink'); $('#logo').addClass('shrink-img'); $('#menu').addClass('shrink'); } else { $('nav').removeClass('shrink'); $('#logo').removeClass('shrink-img'); $('#menu').removeClass('shrink'); } });