Pemerintahan

~~ PENGUMUMAN ~~

BAGI SKPD YANG BELUM MELENGKAPI PROFILE DI WEBSITE DIMOHON UNTUK SEGERA MELENGKAPINYA.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI ADMINISTRATOR WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BIDANG KOMINFO). 



Articles

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

 

                                                                                                 

 

 

 












BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 40 TAHUN   2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

:

a.       bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

 

 

b.      bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

:

1.       Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

 

2.       Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

3.       Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);

 

 

4.       Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

 

 

5.       Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

 

 

6.       Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9).

 

 

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.       Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2.       Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.       Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4.       Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5.       Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

6.       Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

7.       Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

8.       Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

9.       Subbagian adalah Subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

10.    Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi  Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

11.    Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

12.    Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

13.    Kelompok Jabatan  Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.   

14.    Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasidalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

16.    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

17.    Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

 

BAB II

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 2

(1)

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan  Pemerintah Daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

 

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

 

b.

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

 

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;

 

d.

pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan

 

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

(1)        Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknisdi bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

(2)        Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.       perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

b.      perencanaan dan penyusunan program di bidang  pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

c.       pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

d.      pembinaan administrasi dan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

(3)        Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

b.      menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang  kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

c.       menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

d.      menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

e.       menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

f.       menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

g.      menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

h.       menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

i.        menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j.        menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

k.       menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

(1)          Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.

 (2)       Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.       pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

b.      pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

c.       pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan    program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan

d.      pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

(3)        Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Sekretariat;

b.      melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

c.       melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

d.      melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;

e.       melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

f.       melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;

g.      melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

h.       melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

i.        melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

j.        melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

k.       melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

l.        melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

m.     melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

o.      melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keungan, kepegawaian dan umum;

p.      melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;

q.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan

r.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 (4)       Sekretariat terdiri atas  :

a.     Subbagian Penyusunan Program

b.     Subbagian Keuangan; dan

c.     Subbagian Kepegawaian dan Umum.

 

                                                                                            Pasal 5           

(1)          Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.

(2)          Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan

b.     pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.

 (3)       Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;

d.      melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

f.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;

g.      melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h.       melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan progam;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;

j.        melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

k.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

Pasal 6

(1)        Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.

 

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.     penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan

b.     pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.

(3)        Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.     melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;

b.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;

c.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;

d.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

e.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

f.     melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

g.    melaksanakan perbendaharaan keuangan;

h.     melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi   keuangan;

i.      melaksanakan administrasi anggaran Dinas;

j.      melaksanakan verifikasi keuangan;

k.     melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

l.      melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;

m.   melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;

n.     melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

o.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

p.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;

q.    melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;

r.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan

s.     melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 7

(1)        Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.

 (2)       Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a.     penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan

b.     pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.

 (3)       Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

d.      melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;

g.      melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

j.        melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

k.       melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

l.        melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;

m.     melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;

n.       melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

o.      melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

p.      melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;

q.      melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

r.        melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

s.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;

t.        melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;

u.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan

v.  melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Keempat

Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 8

(1)        Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pertanian tanaman pangan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.       pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran;

b.      pengkajian bahan rencana program kerja di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran;

c.       pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran; dan

d.      pengendalian administrasi dan teknis di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran.

(3)        Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a.       melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Pertanian Tanaman Pangan di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

b.      melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Pertanian Tanaman Pangan;

c.       melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

d.      melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

e.       melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

f.       melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

g.      melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

h.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i.        melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

j.        melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

k.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran; dan

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (4)       Bidang Pertanian Tanaman Panganterdiri atas :

a.     Seksi Sarana dan Prasarana;

b.     Seksi Produksi dan Pengembangan; dan

c.     Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

 

Pasal 9

(1)        Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratifdi bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pengan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan.

 (3)       Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

                                                              a.     melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;

                                                             b.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

                                                              c.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

                                                             d.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan pengembangan sarana usaha pertanian tanaman pangan;

                                                              e.     melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

                                                              f.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

                                                             g.     melaksanakan penyusunan peta, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

                                                              h.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

                                                               i.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian:

                                                               j.     melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;

                                                              k.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan lahan pertanian;

                                                               l.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;

                                                            m.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan sentra komoditas pertanian;

                                                              n.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan sasaran areal tanam;

                                                             o.     melaksanakan peyusunan dan analisis data bahan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan;

                                                             p.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan irigasi desa;

                                                             q.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

                                                               r.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

                                                              s.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penggunaan pupuk;

                                                               t.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang sarana dan prasarana;

                                                              u.     melaksanakan pengawasan, pengadaan peredaran dan pengunaan pupuk;

                                                              v.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

                                                             w.     melaksanakan fasilitasi bimbingan penyediaan, penyaluran dan pengunaan pupuk;

                                                              x.     melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

                                                              y.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

                                                              z.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

aa.    melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

bb.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

cc.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

dd.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

ee.    melaksanakan ketatausahaan di bidang sarana dan prasarana;

ff.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan; dan

gg.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

(1)        Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

 (3)       Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Produksi dan Pengembangan;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pengembangan produksi serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan dalam penetapan pola tanam, sasaran areal tanam, areal panen, produktifitas dan produksi serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan produksi serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian melalui peningkatan mutu intensifikasi dan peningkatan areal tanam ekstensifikasi;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan produksi serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian;

i.        melaksanakan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

k.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

l.        melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m.     melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

o.      melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

p.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi dan pengembangan pertanian tanaman pangan; dan

q.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 11

(1)        Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratifdi bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a.         penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan; dan

b.        pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.

(3)        Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha pertanian tanaman pangan;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan  hygiene dan sanitasi lingkungan usaha  pertanian tanaman pangan;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani tanaman pangan;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha pertanian tanaman pangan;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan;

k.       melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian tanaman pangan;

l.        melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian tanaman pangan;

m.     melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

n.       melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

o.      melaksanakan bimbingan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

p.      melaksanakan promosi komoditas pertanian tanaman pangan;

q.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitas informasi pasar pertanian tanaman pangan;

r.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran;

s.       melaksanakan pengawasan harga komoditas pertanian tanaman pangan;

t.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

u.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

v.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w.      melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

x.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

aa.    melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;

bb.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan; dan

cc.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang  Hortikultura

Pasal 12

(1)        Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang hortikultura.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

a.       pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran, produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat dan pengolahan dan pemasaran hasil;

b.      pengkajian bahan rencana program kerja di bidang produksi dan pengembangan sayuran, produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat dan pengolahan dan pemasaran hasil;

c.       pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran, produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat dan pengolahan dan pemasaran hasil; dan

d.      pengendalian administrasi dan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran, produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat dan pengolahan dan pemasaran hasil.

                         (3)   Bidang Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Hortikulturadi bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

b.      melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Hortikultura;

c.       melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

d.      melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

e.       melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

f.       melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

g.      melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

h.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i.        melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

j.        melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil;

k.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi dan pengembangan sayuran, tanaman hias, buah dan tanaman obat serta pengolahan dan pemasaran hasil; dan

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (4)       Bidang Hortikultura terdiri atas :

a.     Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran;

b.     Seksi Produksi Tanaman Hias, Buah dan Tanaman Obat; dan

c.     Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

 

Pasal 13

(1)        Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratifdi bidangproduksi dan pengembangan sayuran.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pengembangan sayuran mempunyai fungsi:

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang produksi dan pengembangan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang produksi dan pengembangan.

(3)        Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

                                                              a.     melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran;

                                                             b.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                              c.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                             d.     melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pengembangan produksi sayuran;

                                                              e.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan dalam penetapan pola tanam, sasaran areal tanam, areal panen, produktifitas dan produksi sayuran;

                                                              f.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan produksi sayuran melalui peningkatan mutu intensifikasi dan peningkatan areal tanam ekstensifikasi;

                                                             g.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sentra produksi sayuran;

                                                              h.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi sayuran;

                                                               i.     melaksanakan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian;

                                                               j.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                              k.     melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                               l.     melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

                                                            m.     melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                              n.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  produksi dan pengembangan sayuran;

                                                             o.     melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

                                                             p.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi dan pengembangan sayuran; dan

                                                             q.     melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 14

(1)        Seksi Produksi Tanaman Hias, Buah dan Tanaman Obat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Hias, Buah dan Tanaman Obat mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat.

 (3)       Seksi Produksi Tanaman Hias, Buah dan Tanaman Obat mempunyai rincian tugas;

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Produksi Tanaman Hias, Buah dan Tanaman Obat;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pengembangan produksi tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan dalam penetapan pola tanam, sasaran areal tanam, areal panen, produktifitas dan produksi tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan produksi tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan melalui peningkatan mutu intensivikasi dan peningkatan areal tanam ekstensifikasi;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sentral produksi tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan;

i.        melaksanakan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

k.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidangproduksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

l.        melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m.     melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat

o.      melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat;

p.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi tanaman hias, buah dan tanaman obat; dan

q.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

            Pasal 15

(1)        Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura.

 (3)       Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

c.       melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil hortikultura;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan Kelembagaan usaha tani, manajemen, usaha tani dan pola kerjasama usaha hortikultura;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman konvensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani hortikultura;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman/kerjasama Kemitraan usaha hortikultura;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil hortikultura;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil hortikultura;

k.       melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil hortikultura;

l.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil hortikultura;

m.     melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan  pengolahan hasil hortikultura;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;

o.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan hasil hortikultura;

p.      melaksanakan promosi komoditas hortikultura;

q.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi informasi harga dan pasar hortikultura;

r.        melaksanakan bimbingan pengembangan sarana prasarana hortikultura pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

s.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

t.        melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

u.       melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

v.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

w.      melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

x.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan

y.       melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian  Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 16

(1)        Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknisdi bidang perkebunan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a.       pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

b.      pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

c.       pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan; dan

d.      pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan.

 (3)       Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Perkebunan di bidang  pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

b.      melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Perkebunan;

c.       melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

d.      melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

e.       melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

f.       melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

g.      melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

h.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i.        melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

j.        melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan;

k.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan; dan

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)        Bidang Bina Perkebunan terdiri atas :

a.     Seksi Pengembangan dan Produksi;

b.     Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan

c.     Seksi Pengendalian Lahan.

 

Pasal 17

(1)        Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan dan produksi perkebunan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengembangan dan produksi perkebunan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan dan produksi perkebunan.

(3)          Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan dan Produksi;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pengembangan produksi perkebunan;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan dalam penetapan pola tanam, sasaran areal tanam, areal panen, produktifitas dan produksi tanaman perkebunan;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan produksi tanaman perkebunan melalui peningkatan mutu intensifikasi dan peningkatan ekstensifikasi;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sentral produksi perkebunan;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi tanaman perkebunan;

i.        melaksanakan inventarisasi hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

k.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidangpengembangan dan produksi perkebunan;

l.        melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m.     melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengembangan dan produksi perkebunan;

o.      melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

p.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan dan produksi perkebunan; dan

q.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 18

(1)        Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja  di bidang pengolahan dan pemasaranhasil perkebunan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengolahan dan pemasaranhasil perkebunan.

(3)          Seksi Pengolahan dan Pemasaranmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan;   

e.       melaksanakan pelayanan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil  perkebunan;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja usaha tani;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan studi AMDAL/UKL-UPL dibidang perkebunan;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pelaksanaan AMDAL wilayah Kabupaten;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;

k.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

l.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;

m.     melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;

o.      melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

p.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasillitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

q.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasillitasi bimbingan pemasaran hasil perkebunan;

r.        melaksanakan promosi komoditas perkebunan ;

s.       melaksanakan penyebarluasan informasi pasar perkebunan;

t.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan teknis pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran;

u.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

v.       melaksanakan pengawasan harga komoditas perkebunan;

w.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usaha perkebunan;

x.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan faslitasi bimbingan teknis pembangunan dan saran fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan;

y.       melaksanakan penyusunan statistik perkebunan;

z.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan;

aa.    melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

bb.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

cc.    melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

dd.    melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

ee.    melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

ff.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan

gg.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 19

(1)        Seksi Pengendalian Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengendalian lahan perkebunan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Lahan mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengendalian lahan perkebunan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengendalian lahan perkebunan.

(3)          Seksi Pengendalian Lahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengendalian Lahan;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengendalian lahan perkebunan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lahan perkebunan;

d.      melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan pengendalian perkebunan;

e.       melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitas bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim;

g.      melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;

h.       melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;

i.        melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;

j.        melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;

k.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman;

l.        melaksanakan penanganan gangguan usaha perkebunan;

m.     melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data lahan kritis serta data lahan dan kondisi tanaman perkebunan untuk peremajaan perluasan dan pengembangan perkebunan;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan bahan kebijakan pedoman teknis konservasi tanah dan air;

o.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan bahan kebijakan pedoman teknis perlindungan tanaman dan penerapan pengendalian hama terpadu;

p.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bahan perwilayahan pengembangan perkebunan;

q.      melaksanakan pengendalian penerapan pola pengembangan perkebunan sesuai dengan teknis;

r.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengendalian lahan perkebunan;

s.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian lahan perkebunan;

t.        melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

u.       melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian lahan perkebunan;

v.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengendalian lahan perkebunan;

w.      melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian lahan perkebunan;

x.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian lahan perkebunan; dan

y.       melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian  Ketujuh

Bidang  Kehutanan

Pasal 20

(1)        Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kehutanan.

(2)          Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

a.       pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

b.        pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

c.         pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan; dan

d.        pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan.

 

 

 

 (3)       Bidang Bina Kehutanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bina Kehutanan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

b.      melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Bina Kehutanan;

c.       melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

d.      melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

e.       melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

f.       melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

g.      melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

h.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i.        melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

j.        melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

k.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan; dan

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)        Bidang Bina Kehutanan terdiri atas :

a.     Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan;

b.     Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi; dan

c.     Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 21

(1)        Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan.

 (3)  Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

d.      melaksanakan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian, pendidikan, lembaga sosial dengan pertimbangan gubernur;

e.       melaksanakan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

f.       melaksanakan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

g.      melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam dan jasa lingkungan;

h.       melaksanakan penyusunan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok Zonasi serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan;

i.        melaksanakan penyusunan sistem informasi kehutanan numeric dan spasial;

j.        melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS;

k.       melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

l.        melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan, penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;

m.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru;

n.       melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang baik bagi unit KPHP,KPHL dan KPHK;

o.      melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan, lima tahunan dan pengelolaan tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

p.      melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi;

q.      melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan dan pengelolaan tahunan unit kerja pemanfaatan hutan lindung;

r.        melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;

s.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat ke dalam dan di sekitar kawasan hutan;

t.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

u.       melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

v.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w.      melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

x.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

y.       melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

z.       melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan; dan

aa.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 22

   (1)        Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidangrehabilitasi lahan dan konservasi hutan.

 

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi mempunyai fungsi :

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan.

(3)  Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan

d.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan lahan kritis, rancangan rehabilitasi baik hutan taman, hutan raya dan hutan yang tidak dibebani izin;

e.       melaksanakan inventarisasi hutan produksi berdasarkan skala DAS;

f.       melaksanakan penyusunan pertimbangan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta instansi wilayah pengelolaan hutan;

g.      melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitas pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;

i.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan;

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi, reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;

k.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

l.        melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

m.     melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait hutan;

n.       melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

o.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

p.      melaksanakan ketatausahaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

q.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan; dan

r.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 23

   (1) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang perlindungan dan pengendalian hutan.

(2)        Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai fungsi:

a.       penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang perlindungan dan pengendalian hutan; dan

b.      pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang perlindungan dan pengendalian hutan.

(3)  Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.       melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan;

b.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

c.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

d.      melaksanakan penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung serta DAS;

e.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

f.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

g.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

h.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kehutanan;

i.        melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan;

 

 

j.        melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran appendix cites dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;

k.       melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;

l.        melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya;

m.     melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat;

n.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan supervisi, konsultasi pemantauan bidang kehutanan;

o.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

p.      melaksanakan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan;

q.      melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

r.        melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

s.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

t.        melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

u.       melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang  perlindungan dan pengendalian hutan;

v.       melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

w.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan dan pengendalian hutan; dan

x.       melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

 

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal 2 Okotober 2009

 

                                                                                         BUPATI BANDUNG BARAT,

 

 

ttd

 

            A B U B A KA R    

 

       

 

Diundangkan di Bandung Barat

pada tanggal 2 Oktober 2009

 

      SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

 

 

                      ttd

 

        MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 40

Website Pemerintah badge







Media Informasi badge





Jejaring Sosial KBB