DPRD

Kabupaten Bandung Barat

struktur organisasi:

Kepala SKPD:

Latar Belakang

Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari masyarakat. DPRD mengakomodir masukan-masukan, saran dan pendapat dari masyarakat serta merealisasikannya sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat dengan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar Bupati dalam memenuhi aspirasi yang disampaikan masyarakat, perlu mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Bupati sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, pihak Pemerintah Daerah benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat.

Agar proses kegiatan DPRD berlangsung dengan baik untuk memenuhi konstitusi, telah ditetapkan Undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang ditindak lanjuti dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana dalam ketentuan tersebut DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu :

  1. Fungsi Legislasi;
  2. Fungsi Anggaran;
  3. Fungsi Pengawasan.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi sebagaimana dimaksud di atas, DPRD Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi, Misi dan Strategi

1. VISI

Visi DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah:

“ Terwujudnya Lembaga Legislatif yang aspiratif, transparan dan partisipatif terhadap masyarakatnya”.

Lembaga Legislatif yang aspiratif, menggambarkan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang bersifat dapat mewadahi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dengan mengambil inisiatif terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah dan krisis yang muncul dan dihadapi masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi. Juga mengakomodir aspirasi masyarakat sekaligus menindak lanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan dan program. Sebagai Wujud nyata secara responsive DPRD menyediaan kotak saran dan forum-forum pertemuan publik antara DPRD dengan masyarakatnya.

Lembaga Legislatif yang transparan, mengacu pada ketersediaan informasi dan data, maka DPRD harus memberikan penjelasan bagi masyarakat umum untuk memberikan gambaran proses penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun informasi tentang pelaksanaan kebijakan yang hasil-hasilnya terbuka dan dapat diakses publik. Keterbukaan dan transparansi DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah forum komunikasi langsung dengan lembaga DPRD, dalam wadah komunikasi politik, informasi lintas pelaku kegiatan baik melalui media cetak maupun elektronik.

Lembaga legislatif yang partisifatif, berpedoman pada pemikiran partisipasi masyarakat, bahwa keterlibatan aktifivitas masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinyatakan dalam bentuk partisipasi yang diarahkan pada peran sumbangsih, saran dan pendapat masyarakat yang masuk kepada lembaga DPRD diakomodir dan diinventarisir sebagai bahan informasi dan data untuk kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam kebijakan, sehingga keikutsertaan masyarakat mampu menunjukan sumbangsih pemikiran pada lembaga legislatif, nampak jelas dan nyata dapat diterima oleh masyarakatnya.

2. MISI

Berdasarkan Visi di atas ditetapkan misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang berfihak pada masyarakatnya.
  2. Melaksanakan fungsi dan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ke DPRD.
  3. Menumbuhkan hubungan sinergitas antar Alat-alat Kelengkapan DPRD.
  4. Mewujudkan sebuah transparansi kelembagaan.
  5. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa.
  6. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga.
  7. Menumbuhkan hubungan harmonisasi komunikasi politik secra efektif antara fraksi dengan masyarakat pemilih.

Guna mencapai kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi yang ditetapkan, maka misi dirumuskan tujuannya, pada sasaran, strategi, kebijakan dan program.

Tujuan, adalah pernyataan misi dijabarkan dalam kerangka kegiatan sebagai hasil akhir yang akan dicapai, terfokus pada kinerja DPRD Kabupaten Bandung Barat, terutama pada penajaman arah bagi sasaran yang hendaka dicapainya.

Sasaran, adalah penjabaran dari tujuan, diproyeksikan pada tindakan-tindakan/aktivitas yang harus dilakukan oleh DPRD dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumber daya manusia, yang dimiliki dimanfaatkan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Strategi, adalah teknik untuk mencapai agara tujuan dan sasaran yang direncanakan dilakukan dengan cara-cara menyeluruh dan terintegrasi dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Kebijakan, adalah alternatif keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai jalan terbaik bagi pencapaian program kegiatan DPRD.

Program, adalah kegiatan perencanaan yang akan dilakukan sebagai penjabaran dari kebijakan. Untuk mengambilan langkah-langkah penting yang berpedoman kepada gambaran kegiatan yang jelas dan sederhana sehingga dapat dilihat benang merah dari seluruh strata rencana strategis.

3. STRATEGI

Strategi DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah memantapkan kapasitas dan meningkatkan sinergitas Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya dengan dukungan pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dengan sasaran sebagai berikut:

  1. Meningkatnya kualitas kinerja DPRD.
  2. Meningkatnya komunikasi fraksi dengan masyarakat pemilih.
  3. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
  4. Meningkatnya kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya.
  5. Menetapkan Peraturan Daerah yang mampu mendorong kepada upaya pemenuhan kebutuhan aktual masyarakat dan percepatan implementasi otonomi daerah secara optimal.
  6. Menyusun APBD yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

Guna mendorong tercapainya visi, misi, kebijakan dan strategi di atas, maka sasaran prioritas Program Kerja DPRD Kabupaten Bandung Barat Masa Persidangan Tahun 2010, diarahkan pada:

  1. Bidang Pemerintahan. Sasaran bidang pemerintahan (good goverment) diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan prima aparatur pemerintah.
  2. Bidang Perekonomian. Sasaran bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.
  3. Bidang Keuangan. Sasaran bidang keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah.
  4. Bidang Pembangunan. Sasaran bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan transportasi disertai dengan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
  5. Bidang Kesejahteraan. Sasaran bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Susunan, Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD

1. Susunan dan Kedudukan

Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Pasal 341 dan 342 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, diatur dalam pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

  1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak DPRD

Sesuai dengan pasal 349, Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 DPRD mempunyai hak:

  1. interpelasi; yakni hak yang dimiliki DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
  2. angket; yakni pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. menyatakan pendapat; yakni hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

1. Hak Anggota DPRD

Sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas strategis dalam pembangunan di daerah, setiap anggota DPRD sebagaimana dinyatakan pada pasal 350 Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 memiliki hak-hak sebagai berikut:

  1. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  8. protokoler; dan
  9. keuangan dan administratif.

2. Kewajiban Anggota DPRD

Selain memiliki hak, anggota DPRD sebagaimana dinyatakan pasal 341 undang-undang Nomor 27 tahun 2009 memiliki kewajiban-kewajiban seperti berikut:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Lokasi KBB

Alamat KBB

Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

022-6866258

022-6866259

kbb@bandungbaratkab.go.id