Kecamatan GunungHalu

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI MISI KECAMATAN A. VISI KECAMATAN GUNUNGHALU Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Gununghalu dengan mengacu pada Visi Kabupaten Bandung Barat, maka visi yang dikedepankan adalah : “Cerdas, Maju, Rasional, Agamis dan Sehat “. Organisasi kecamatan saat ini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang artinya Camat beserta seluruh stafnya adalah sebagai penerima pelimpahan sebagaian kewenangan Bupati yang berada di daerah/wilayah yang paling dekat dengan masyarakat, untuk itu dari visi kecamatan tersebut diatas diharapkan pemerintah kecamatan mampu mewujudkan instansi pemerintah yang terdepan dalam memberikan pelayanan prima dan memberdayakan masyarakat di segala bidang pembangunan. B. MISI KECAMATAN GUNUNGHALU Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Gununghalu , yaitu. “RATIB” Religiyus, Aspiratif, Transparan, Inovatif, Berwawasan Lingkungan. Untuk mewujudkan Visi menjadi hal konkrit, Kantor Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan 7 (tiga) Misi, yaitu: Misi Kesatu : Mewujudkan aparatur pemerintahan yang amanah, responsif, transparan dan tanggungjawab. Misi Kedua : Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan dinamis serta terjalinnya kebersamaan. Misi Ketiga : Meningkatkan pengetahuan pendidikan, kesehatan dan ketrampilan masyarakat untuk menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Misi Keempat : Meningkatkan dan pemberdayaan sumbeer daya lokal (UKM) serta kemitra usahaan dengan pihak luar agar dapat berdaya saing. Misi Kelima : Mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemeliharaan lingkungan. Misi Keenam : Mengembangkan dan menumbuhkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Misi Ketujuh : Membangun pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, aparat Kecamatan Gununghalu memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang didasarkan pada Perda Nomor 27 tahun 2008 . Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Adapun tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam melakasanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan. a. Pengkajian, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang secretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendpatan potensi daerah, pembangunan dan pemelioharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional. b. Perencanaan dan penyusunan program kerja di bidang secretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangnan dan pemelioharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional. c. Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrative di bidang secretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketetentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional d. Pembinaan administrasi dan teknis di bidang secretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional. 2. Sekretaris Kecamatan (Sekcam), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengkoordinasian pelayanan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan; d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. 3. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan yang meliputi pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Cabang Dinas, UPTD, Lembaga Teknis Daerah; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi di wilayah Kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; c. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa; d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa; e. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan desa; f. Pelaksanaan pengelolaan bidang kependudukan dan catatan sipil; g. Pelaksanaan koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban dengan Satuan Kerja di lingkungan kecamatan. 4. Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan Ketertiban; b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja; c. Pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan dan penanggulangan serta peningkatan sumber daya manusia dan Satuan Linmas; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban ; e. Pengelolaan administrasi perijinan yang berkaitan dengan pengendalian ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan; f. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan pemerintahan desa/kelurahan, Perangkat Daerah dan institusi lainnya; g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dengan pemerintah desa. h. Pelaksanaan koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. i. Pelaksanaan sosialisasi produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 5. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemeliharaan sarana umum di bidang kebudayaan dan pariwisata, PU Bina Marga, PU Pengairan, Pemukiman dan Tata Wilayah, PU Keberhasilan serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan sarana umum di bidang kebudayaan dan pariwisata, PU Bina Marga, PU Pengairan, Pemukiman dan Tata Wilayah, PU Kebersihan serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah dan institusi lainnya; c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan sarana umum di bidang kebudayaan dan pariwisata, pemukiman dan tata wilayah, PU Kebersihan serta lalu lintas dan angkutan jalan dengan pemerintah desa/kelurahan , perangkat daerah dan institusi lainnya; d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan pemeliharaan sarana umum dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja, kesejahteraan; b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan , ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan , kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja, kesejahteraan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ekonomi desa,pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja, kesejahteraan dengan pemerintah desa/kelurahan, perangkat daerah dan institusi lainnya; d. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja dilingkungan kecamatan. e. Pelaksanaan penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan; 7. Seksi Ekonomi dan Potensi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan potensi pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan yang meliputi pengkajian, penganalisaan dan pendataan potensi-potensi daerah yang ada diwilayah Kecamatan; b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian, penganalisaan dan pendataan potensi- potensi daerah yang ada di wilayah kecamatan; c. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan wajib pajak/retribusi baru, penggalian potensi pendapatan daerah; d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian, penganalisaan dan pendataan potensi-potensi daerah yang ada diwilayah kecamatan dengan pemerinthan desa/kelurahan, perangkat daerah dan institusi lainnya. 8. Subbagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas opersional dan administrative di bidang penyusunannprogram. Dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Subbagian Penyususn Program mempunyai fungsi ; • Penyusunan dan analisis data bahan perumusn kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program • Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administrative di bidang penyusuna program. 9. Subbagian Keuangan , mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratuf di bidang keuangan dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dan mempunyai fungsi : • Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keuangan • Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administrative di bidang keuangan. 10. Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaanb urusan tugas operasional dan administrative di bidang kepegawaian dan umum, dan mempunyai fungsi : • Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum. • Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administrative bidang kepegawaian dan umum.

Foto Kegiatan: