Kecamatan Cipeundeuy

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

Bagian Kedua

Camat

Pasal 3

  1. Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan.

(2)      Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a.pembangunan dan pemeliharaan sarana umum

b.perencanaan dan penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan dan pemeliharaan sarana umum

c.pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan dan pemeliharaan sarana umum

  1. pembinaan administrasi dan teknis di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.
  1. Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.    menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penetapan kebijakan teknis Kecamatan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

b.    menyelenggarakan pengkajian dan penetapan rencana program kerja di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.

c.    menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.

d.    menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.

e.    menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.

f.        menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;

g.    menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan yang meliputi bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.

  1. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

 

 

  1.    menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional.
  2.    menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang sekretariat, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan potensi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana umum dan kelompok jabatan fungsional; dan
  3. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

 

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

  1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.

 (2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  2. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  3. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan    program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  4. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

(3)    Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Sekretariat;
  2. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  5. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  6. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  7. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  8. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  9. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  10. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  11. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  12. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
  13. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  16. melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
  17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
  18. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (4)   Sekretariat terdiri atas  :

a.   Subbagian Penyusunan Program

b.   Subbagian Keuangan; dan

c.   Subbagian Kepegawaian dan Umum.

 

                                                                       Pasal 5      

  1. Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan

b.   pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.

 (3)   Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Kecamatan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Kecamatan;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
  6. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
  7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan progam;
  9. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
  10. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 6

(1)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.

(3)    Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Kecamatan;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Kecamatan;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
  6. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  7. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  8. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi   keuangan;
  9. melaksanakan administrasi anggaran Kecamatan;
  10. melaksanakan verifikasi keuangan;
  11. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  12. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
  13. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
  14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  16. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;
  17. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
  18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
  19. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 7

(1)    Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.

 (2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.

 (3)   Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Kecamatan;
  6. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
  7. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  8. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  9. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  10. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  12. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Kecamatan;
  13. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
  14. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  15. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  16. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
  17. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  18. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  19. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
  20. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
  21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Kelima

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 8

(1)    Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang tata pemerintahan;

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang tata pemerintahan; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang tata pemerintahan.

(3)    Seksi Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi  bidang tata pemerintahan;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;
  3. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di di bidang tata pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  6. melakukan penyusunan dan analisis data bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  7. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
  8. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang tata pemerintahan;

 

  1. melaksanakan  pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
  2. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
  3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
  4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
  5. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
  6. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati.
  7. melakukan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  8. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  9. melasanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan;
  10. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan kepada Bupati.
  11. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
  12. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan desa dengan SKPD terkait;
  13. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
  14. melaksanaan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
  15. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di  bidang tata pemerintahan;
  16. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata pemerintahan;
  1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang tata pemerintahan;
  3. melaksanakan ketatausahaan di bidang tata pemerintahan;
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
  5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Keenam

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang  pemberdayaan masyarakat dan desa.
  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi  bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Umum (MUSRENBANG)  tahunan  di Kecamatan.
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  6. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  8. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  9. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  10. melakukan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  11. melaksanakan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  13. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  14. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  15. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  16. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  17. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  18. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  20. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Ketujuh

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
    1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi  bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;

 

  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  6. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
  8. melakukan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  9. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  11. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan  evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  12. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati;
  13. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perlindungan masyarakat (Linmas) dengan SKPD terkait;
  14. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  15. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan;
  16. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  17. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  18. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
  19. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya (pamswakarsa);
  20. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dan kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kecamatan;
  21. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  22. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  23. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  3. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

                                                             Bagian Kedelapan

Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah

Pasal 11

(1)   Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah.

 (2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah.

 (3)   Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah;
  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi  bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  7. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah kepada Bupati.
  8. melaksanakan pendataan industri perdagangan dan koperasi;
  9. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi ekonomi dan pendapatan potensi daerah  pembinaan usaha perdagangan dan  usaha koperasi;
  10. melaksanakan fasilitasi/pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan;
  11. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pembinaan usaha perdagangan dan  usaha koperasi;
  12. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rekomendasi surat keterangan tempat koperasi;
  13. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang ekonomi dan potensi daerah;
  14. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  15. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  16. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  17. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  18. melaksanakan ketatausahaan di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah;
  19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ekonomi dan pendapatan potensi daerah; dan
  20. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

                                                              Bagian Kesembilan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum

Pasal 12

(1)    Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum.

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum; dan
  2. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum.

 (3)   Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum;
  1. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi  bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  2. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  3. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  4. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan     prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum  di wilayah kecamatan kepada Bupati.
  6. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  7. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  8. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemelihraan sarana umum;
  9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  10. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  11. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum kepada Bupati.
  12. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  13. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pemerintahan desa di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  14. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  15. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan dan pemelihraan sarana umum;
  16. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  17. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  18. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  19. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  20. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum;
  21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana umum; dan
  22. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Foto Kegiatan: