Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI

Terwujudnya sistem perpustakaan, kearsipan dan telematika yang efektif dan efisien secara terpadu dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pimpinan.

MISI

  1. Menyelenggarakan sistem perpustakaan, kearsipan dan telematika yang sebaik-baiknya sehingga akuntabilitas pemerintah daerah terjamin.
  2. Mengembangkan perpustakaan, kearsipan dan telematika sebagai sumber informasi utama bagi perumusan kebijakan pimpinan.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perpustakaan, kearsipan dan telematika sehingga mewujudkan aparatur yang berbudaya informasi.
  4. Menjadikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai pusat informasi daerah

DASAR HUKUM                       

  1. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688)
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007, tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat
  7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

  1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidangperpustakaan dan arsip daerah.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah mempunyai fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis bidang perpusatakaan dan arsip daerah;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan  arsip daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Kantor

  1. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok kantor.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata usaha, perpustakaan, arsip, evaluasi dan pengembangan, dan jabatan fungsional;
  2. pengkoordinasian pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah; dan
  3. pembinaan pelaksanaan tugas pokok Kantor.

Kepala Kantor mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan Rencana  Strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan  LPPD Kantor;
  2. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor yang meliputi tata usaha, perpustakaan dan arsip daerah, dan kelompok jabatan fungsional;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpusatakaan dan arsip daerah;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
  5. merumuskan rencana pembangunan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
  6. memfasilitasi penyelenggaraan program,  tata usaha,  perpustakaan dan arsip daerah, dan jabatan fungsional;
  7. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
  8. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kantor;
  9. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  10. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

  1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja tekait serta pelaporan tugas di bidang tata usaha.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
    • pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tata usaha ;
    • pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang tata usaha ;dan
    • pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang tata usaha.
  3. Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  • melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
  • melaksanakan penyusunan bahan koordinasi  Subbagian Tata Usaha;
  • melaksanakan pengkajian kebijakan teknis Subbagian Tata Usaha;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang penyusunan rencana program kerja kantor;
  • melaksanakan pengkajian anggaran kantor;
  • melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan kantor;
  • melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran tunjangan lainnya;
  • melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  • melaksanakan verifikasi keuangan;
  • melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  • melaksanakan pengkajian bahan  pembinaan disiplin pegawai;
  • melaksanakan pengkajian bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  • melaksanakan pengkajian  bahan perumusan  Rencana Strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ  kantor;
  • melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  • melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas  pegawai;
  • melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas, pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  • melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan  kantor;
  • melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional; 
  • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata usaha;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • melaksanakan tugas teknis di bidang tata usaha;
  • melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang  tata usaha;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang tata usaha;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang tata usaha; dan
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Seksi Perpustakaan

  1. Seksi Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang perpustakaan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perpustakaan mempunyai fungsi:
    • pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perpustakaan.
    • Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perpustakaan; dan
    • Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang perpustakaan. 
  3. Seksi Perpustakaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    • melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perpustakaan;
    • melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
    • melaksanakan pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan;
    • melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    • melaksanakan tugas teknis di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan penyusunan  bahan fasilitasi di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan ketatausahaan di bidang perpustakaan;
    • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
    • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perpustakaan; dan
    • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

Seksi Kearsipan

  1. Seksi Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan  di bidang kearsipan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kearsipan mempunyai fungsi:
    • pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kearsipan;
    • pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kearsipan; dan
    • pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang kearsipan.
  3. Seksi Kearsipan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  • melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kearsipan;
  • melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kearsipan;
  • melaksanakan penyusunan dan pengkajian kebijakan teknis di bidang kearsipan;
  • melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kearsipan;
  • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis;
  • melaksanakan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa;
  • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan;
  • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan;
  • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan;
  • melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kearsipan terhadap perangkat Daerah , Badan Usaha Milik Daerah , kecamatan dan desa;
  • melaksanakan pengelolaan arsip statis perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah , perusahaan swasta dan perorangan;
  • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  • melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kearsipan;
  • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kearsipan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • melaksanakan tugas operasional di bidang kearsipan;
  • melaksanakan penyusunan  bahan fasilitasi di bidang kerasipan;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang kearsipan;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kearsipan;dan
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Seksi Evaluasi dan Pengembangan

  1. Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan  di bidang evaluasi dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai fungsi:
    • pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang evaluasi dan pengembangan perpustaakan dan kearsipan;
    • pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang evaluasi dan pengembangan perpustaakan dan kearsipan; dan
    • pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang evaluasi dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
  3. Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    • melaksanakan penyusunan dan program kerja Seksi Evaluasi dan Pengembangan;
    • melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan pengkajian pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan sesuai standar;
    • melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan jaringan perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian pengembangan minat baca;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
    • melaksanakan penyusunan vahan penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda;
    • melaksanakan pengkajian penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan;
    • melaksanakan pengkajian penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan;
    • melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    • melaksanakan tugas operasioanal di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan ketatausahaan di bidang evaluasi dan pengembangan;
    • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
    • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang evaluasi dan pengembangan; dan
    • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Foto Kegiatan: