KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

GAMBARAN KATOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 

Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Oranisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);   berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berupa Pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah.

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

  1. Kepala Kantor;
  2. Subag Tata Usaha;
  3. Seksi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  4. Seksi Kewaspadaan Nasional
  5. Seksi Ketahanan dan Kelembagaan Politik; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional;  

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan dan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Foto Kegiatan: