Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

silahkan isi profile SKPD masing-masing

Visi dan Misi DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

VISI :Mewujudkan Masyarakat Pertanian yang CERMAT berbasis Potensi Wilayah

MISI: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang :

⦁ bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

⦁ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Mengingat :

⦁ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

⦁ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688); ⦁ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propvinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamabahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);

⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

⦁ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

⦁ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

⦁ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

⦁ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 nomor 3 Seri D). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.

14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah. 16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

17. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Kepala Dinas Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

⦁ perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, UPT dan jabatan fungsional;

⦁ pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan

⦁ pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas. (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

⦁ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPTD, kelompok;

⦁ mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

⦁ merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanina, perkebunan dan kehutanan;

⦁ memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, UPT, kelompok jabatan fungsional;

⦁ memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

⦁ melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksananaan kegiatan Dinas;

⦁ merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

⦁ menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 4

⦁ Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum;

⦁ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;

⦁ pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan

⦁ pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum. (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;

⦁ melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

⦁ melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;

⦁ melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

⦁ melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

⦁ melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

⦁ melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; ⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keungan, kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Penyusunan Program

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

⦁ Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program

⦁ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program. (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

⦁ melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas.

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;

⦁ melkasanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;

⦁ melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan

⦁ pelaksanaan pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

⦁ melaksanakan perbendaraan keuangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

⦁ melaksanakan administrasi anggaran dinas;

⦁ melaksanakan verifikasi keuangan;

⦁ melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

⦁ melaksanakan bahan kerjasama di bidang keuangan

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan; ⦁ melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan; ⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; ⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;

⦁ melaksanakan monitoring, evaluasi;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan ; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

⦁ penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

⦁ melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

⦁ melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;

⦁ melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;

⦁ melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

⦁ melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor; ⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas opersional dibidang kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;

⦁ melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum; dan

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

⦁ Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum;

⦁ Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 8

(1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang sarana da prsarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija,pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; dan

⦁ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan dibidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; (3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan program kerja Bidang Tanaman Pangan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana, produksi dan pengembangan serta pengolahan dan pemasaran;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang sarana dan prasarana, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umumdi bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan

⦁ Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya. (4) Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas :

a. Seksi Sarana dan Prasarana;

b. Seksi Produksi Padi dan Palawija; dan

c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok akan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dibidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ pelaksanaan tugas teknis dibidang sarana dan prasarana tanaman pangan.

⦁ Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sarana dan Prasarana;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian teknis dibidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan , pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan sarana dan prasarana tanaman pangan yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi areal tanaman pangan serta penggunaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

⦁ melaksanakan bimbingan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan yang meliputi pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) areal tanaman pangan, penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tanaman pangan, serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agrobisnis tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengawasan pengadaan\, peredaran dan penggunaan pupuk tanaman pangan;

⦁ melaksanakan pengembangan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

⦁ melaksanakan tugas opersional di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan peyusunan bahan kerjasama di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ Melaksanakan tugas opersional di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan dibidang sarana dan prasarana;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis dibidang produksi padi dan palawija.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang produksi padi dan palawija;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas dibidang produksi padi dan palawija; dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana dan prasarana di bidang produksi padi dan palawija. (3) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Produksi padi dan Palawija.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang produksi padi dan palawija.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum dibidang produksi padi dan palawija.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum dibidang produksi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang produksi padi dan palawija yang meliputi penggunaan pupuk , penerapan perlakuan dan pedoman teknis pola tanam serta bimbingan kelembagaan usaha tani, managemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta penggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penetapan sentra komoditas padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan sentra produksi benih padi dan palawija;

⦁ melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, penyebaran informasi dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) fenomena iklim padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian padi dan palawija;

⦁ melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin usaha padi dan palawija;

⦁ melaksanakan fasilitasi amdal padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, soaial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional dibidang standarisasi padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akredetasi;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian padi dan palawija;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang produksi padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang produksi padi dan palawija;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang produksi padi dan palawija; ⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang produksi padi dan paklawija;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang produksi dan pengembangan padi dan palawija;

⦁ melaksanakan ketatausahaan dibidang produksi padi dan palawija;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental dibidang produksi padi dan palawija;dan aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

(3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja pasca panen dan pengolahan hasil hasil ;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dibidang pasca panen yang meliputi :

⦁ penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil;

⦁ peningkatan mutu hasil;

⦁ penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan;

⦁ penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan;

⦁ pemasaran;

⦁ pemantauan dan pemneriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha;

⦁ peningkatan mutu; dan

⦁ penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha.

⦁ melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil t anaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan promosi komoditas tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;

⦁ melaksanakan pengawasan harga komoditas tangaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penerapan sistem informasi tanaman pangan;

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian tanaman pangan;

⦁ melaksanakan program pemasyarakatan standarisasi tanaman pangan;

⦁ melaksanakan tugas opersional dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit jkerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas opersional dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanman pangan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental dibidang pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Kelima Bidang Hortikultura

Pasal 12

(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias, dan buah-buahan dan sarana prasarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum dibidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

b. pelaksanaan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan dibidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura.

(3) Bidang Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Hortikultura;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum dibidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dibidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis , program kerja dan pelayanan umum di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat, produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan dan sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil hortikutura;

⦁ melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan

⦁ Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya; (4) Bidang Hortikultura terdiri atas:

a. Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Tanaman obat;

b. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Hias dan buah-buahan; dan

c. Seksi sarana dan prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 13

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat;

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat; dan

c. pelaksanaan tugas teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat (3) Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat ;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta penggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih sayuran dan penyebarluasan benih sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang produksi dan pengembangan sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penetapan sentra komoditas pertanian sayuran dan tanaman obat; ⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih sayuran dan tanaman obat milik swata;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian penetapan sentra produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan, pengendalian, penyebaran informasi dan analisi dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/ fenomena iklim sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradukasi tanaman dan bagian sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin usaha sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dibidang sayuran dan tanaman obat yang meliputi;

⦁ penggunaan pupuk;

⦁ distribusi pohon induk;

⦁ penyusunan rencana usaha agribisnis

⦁ penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan

⦁ terhadap sayuran dan tanaman obat;

⦁ peningkatan mutu;

⦁ pedoman perlakuan dan teknis pola tanam;

⦁ kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani; dan

⦁ bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi amdal sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pemberian nama dan pendaftran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

⦁ melaksanakan pengaturan dan pangwasan penyusunan perjanjian terhadap hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) sayuran dan tanaman obat dan kesejahteraan masyarakat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal sayuran dan tanaman obat untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis , sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi serta pemberlakuan wajib SNI sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian sayuran dan tanaman obat;

⦁ Melaksanakan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakanpenyusunan bahan pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian sayuran dan tanaman obat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan standarisasi pertanian sayuran dan tanaman obat;

Pasal 14 (1)

Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Hias, Buah-buahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Hias dan Buah-Buahan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan; dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis di bidang produksi dan pengembangan tanamann hias dan buah-buahan.

(3) Seksi Produksi dan Pengembnagan Tanaman Hias dan Buah-Buahan mempunyai rincian tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Hias dan Buah-Buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta openggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang produksi dan pengembanagan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penetapan sentra komoditas pertanian tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih tanaman hias dan buah-buahan milik swata;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian penetapan sentra produksi benih tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, penyebaran informasi dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) / fenomena iklim tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin usaha tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang tanaman hias dan buah-buahan yang meliputi :

⦁ penggunaan pupuk;

⦁ distribusi pohon induk;

⦁ penyusunan rencana usaha agribisnis

⦁ penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ peningkatan mutu;

⦁ pedoman perlakuan dan teknis pola tanama;

⦁ kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasama usaha tani; dan

⦁ bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi amdal tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

⦁ melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyusunan perjanjian terhadap hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya genetik (SDG) tanaman hias dan buah-buahan dan kesejajhteraan masyarakat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal tanaman hias dan buah-buahan untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi serta pemberlakuan wajib SNI tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksnakan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian tanaman huias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi yang mneliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan standarisasi pertanian tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan tugas opersional di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang produksi dan pengembangan sayuran;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan; ⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang produksi dan pengembangan tanaman hias dan buah-buahan; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Sarana Prsarana dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prsarana dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dibidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan

c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

(3) Seksi Sarana Prsarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prsarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

⦁ Melaksnakan penyusunan bahan kajian kebijakan, pedomsn dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan sarana dan prasarana hortikultura yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi areal tanaman pangan serta penggunaan alat mesin hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dibidang sarana dan prasarana hortikultura yang meliputi pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) areal hortikultura, penerapan teknologi optimalisasi pengeloaan air untuk usaha hortikukltura dan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agrobisnis hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi hortikultura;

⦁ melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat mesin hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pasca panen yang meliputi :

⦁ penangnan panen, pasca panen dan pengolahan hasil;

⦁ peningkatan mutu hasil;

⦁ penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan;

⦁ penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan;

⦁ pemasaran;

⦁ pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha;

⦁ peningkatan mutu; dan

⦁ penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;

⦁ melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan promosi komoditas hortikultura;

⦁ melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;

⦁ melaksanakan pengawasan harga komoditas hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan statistik hortikultura;

⦁ melaksanakan penerapan sistem informasi hortikultura;

⦁ melaksanakann penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk hortikukltura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor hortikultura;

⦁ melaksanakan program pemasyarakatan standarisasi hortikultura;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pasca panen dan pengolahan hasil hortuikultura;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

⦁ melaksanakanketatausahaan di bidang melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental dibidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil holtikultura; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Perkebunan

Pasal 16

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan dan produkis, pengolahan dan pamasara, pengendalian lahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengendalian lahan; dan

⦁ pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan; (3) Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan program kerja Bidang Perkebunan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis , program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengembangan dan produksi, pengolahan dan pemasaran, pengendalian lahan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Bina Perkebunan terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan dan Produksi;

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan

c. Seksi Pengendalian Lahan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis , pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis dibidang pengembangan dan produksi perkebunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan; dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis di bidang di bidang pengembangan dan produksi perkebunan.

⦁ Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Produksi;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan, yang meliputi :

⦁ penerapan pedoman perbenihan;

⦁ pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit;

⦁ penyusunan rencana usaha;

⦁ penerapan pedoman teknis budidaya;

⦁ kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha perkebunan dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan;

⦁ pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha; dan

⦁ fasilitasi bimbingan pelaksanaan amdal.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;

⦁ melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin produksi benih perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

⦁ melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian;

⦁ melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;

⦁ melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan produksi;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang pengembangan dan produksi perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengembangan dan produksi perkebunan; ⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan; ⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; ⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental dibidang pengembangan dan produksi perkebunan; ⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan togas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian dan pedoman pelayanan umum dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis dibidang pengholahan dan pemasaran hasil perkebunan.

⦁ Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi :

⦁ penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan bimbingan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha perkebunan; dan

⦁ melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.

⦁ melaksanakan penyusunan data komoditas perkebunan; ⦁ melaksanakan penyusunan bahan promosi komoditas perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan informasi pasar hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ Melaksanakan tugas opersional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

⦁ Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengendalian Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis dibidang pengendalian lahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Lahan mempunyai fungsi :

⦁ Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan pengkajian kebijakan dan pedoman pelayanan umum dibidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian lahan perkebunan; dan.

⦁ Pelaksanaan tugas teknis di bidang pengendalian lahan perkebunan.

⦁ Seksi Pengendalian lahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Lahan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan pedoman pemanfaatan sumber- sumber air untuk perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan pedoman pemnafaatan air permukaan dan air tanah buntuk perkebunan;

⦁ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;

⦁ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida;

⦁ melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida untuk perkebunan;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ Melaksanakan koordinasi dengan unuit kerja terkait;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian lahan perkebunan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian lahan perkebunan; dan

⦁ Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Bagian Ketujuh Bidang Kehutanan

Pasal 20

(1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan dibidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

⦁ Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemafaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabil;itasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan ; dan

⦁ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan.

(3) Bidang Kehutanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kehutanan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan pembinaan bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pedoman pelayanan umum bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan ⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(4) Bidang Kehutanan terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan;

b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi; dan

c. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan.

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ pelaksanaan tugas teknis dibidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan. (3) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakann teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis di bidang di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan yang meliputi :

⦁ pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka marga satwa, teman nasional, taman wisata alam dan jasa lingkungan;

⦁ rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS;

⦁ pengusahaan pariwisata alam dan taman baru serta pemberian rekomendasi perizinan pengusahaan kebun baru;

⦁ pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang baik bagi Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

⦁ pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan, lima tahunan dan pengelolaan tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

⦁ pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi; dan

⦁ pengesahan rencana kerja usaha 20 (dua puluh) tahunan (jangka panjang), 5 (lima) tahunan dan pengelolaan tahunan unit kerja pemanfaatan hutan lindung;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok zonasi serta rekomendasi pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan;

⦁ melaksanakan penyusunan sistem informasi kehutanan numeric dan spasial;

⦁ melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

⦁ melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan, penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat ke dalam dan di sekityar kawasan hutan;

⦁ melaksanakan tugas operasional dibidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang pengembangan dan pemafaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi mempunyai fungsi :

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi; dan

⦁ Melaksanakan tugas teknis di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi.

(3) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan inventarisasi hutan produksi berdasarkan skala DAS;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta instansi wilayah pengelolaan hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan , pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pertimbangan teknis rencana rehabilitasi, reklamasi, dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;

⦁ Melaksanakan tugas opersional di bidang rehabilitasi lahan dan hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;

⦁ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi hutan; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perlindungan dan pengendalian hutan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai fungsi:

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perlindungan dan pengendalian hutan; dan

⦁ pelaksanaan tugas teknis di bidang perlindungan dan pengendalian hutan. (3) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

⦁ melaksanakan penyusunan program kerja Perlindungan dan Pengendalian Hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ pelaksanakan penyusunan bahan pengkajian pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk rekomendasi pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta rekomendasi pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kehutanan;

⦁ melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran appendix cites dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;

⦁ melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;

⦁ melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan bimbingan supervisi, konsultasi pemantauan bidang kehutanan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

⦁ melaksanakan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan;

⦁ melaksanakan tugas opersional di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

⦁ melaksanakan tugas operasional di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan dan pengendalian hutan;

⦁ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

⦁ melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental perlindungan dan pengendalian hutan; dan

⦁ melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 25

⦁ Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok baik teknis opersional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

⦁ Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

⦁ Kepala Dinas wajib meminpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

⦁ Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

⦁ Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

⦁ Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan dan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

⦁ Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

⦁ Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat No 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANDUNG BARAT, ttd A B U B A KA R

Diundangkan di Bandung Barat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd MAMAN S.SUNJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 56 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah danLembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4844);

3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomro 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kebupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

⦁ Daerah adalah kabupaten Bandung Barat.

⦁ Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Kabupaten Bandung Barat

⦁ Bupati adalah Bupati Bandung Barat

⦁ Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung barat

⦁ Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat

⦁ Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

⦁ Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas/badan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

⦁ Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan.

⦁ Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT pada Dinas/Badan.

⦁ Wilayah adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

⦁ Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang merupakan wilayah kerja UPT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

⦁ Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas/Badan.

⦁ UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

⦁ UPT pada Dinas Pendidikan, dst................................

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 UPT sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas/Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi UPT Pasal 4 Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

⦁ Kepala UPT;

⦁ Subbagian Tata Usah; dan

⦁ Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi UPT Paragraf 1 UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Pasal 5

⦁ UPT Pendidikan SD dan seterusnya ................... Paragraf 17 UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian Pasal 21

⦁ UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang tanaman pangan dan penggunaan alat mesin pertanian.

⦁ Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi :

⦁ penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan tanaman pangan dan lat mesin pertanian;

⦁ pelaksanaan teknis operasional pengembangan tanaman pangan dan alat mesin pertanian yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan dan pelayanan benih tanaman pangan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian;

⦁ pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

⦁ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan dan alat mesin pertanian.

Paragraf 18 UPT Pengembangan Hortikultura Pasal 22 (1).

UPT Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan hortikultura.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis opersional di bidang pengembangan hortikultura;

⦁ pelaksanaan teknis operasional pengembangan hortikultura yang meliputi kegiatan kemitraan pelayanan benih serta bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman hortikultura;

⦁ pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

⦁ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan hortikultura. Paragraf 19 UPT Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan Pasal 23 (1). UPT Pengembangan Usah Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang Pengembangan Usaha perkebunann dan kehutanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis opersional dibidang pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan;

b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan perbibitan, bimbingan teknis usaha perkebunan dan kehutanan;

c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan. Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30

⦁ Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terrbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

⦁ Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas pada Dinas/Badan.

⦁ Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatn fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Bagian Kelima Bagan Struktur Organisasi UPT Pasal 31 Bagan Struktur Organisasi UPT, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

⦁ . Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

⦁ Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

⦁ Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-prtunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 33 Pembiayaan UPT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan. Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 4 juni 2012

ttd ABUBAKAR

BUPATI BANDUNG BARAT

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 4 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ttd TMAMAN S. SUNJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 28 SERI D. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/BADAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI BANDUNG BARAT ttd ABUBAKAR