Dinas Kesehatan

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

1. Visi Mewujudkan masyarakat yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta mampu memelihara kesehatan secara mandiri.

2. Misi a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan bermutu

b. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

c. Menata kawasan lingkungan, pemukiman dan tempat-tempat umum yang sehat

d. Menata dan mengembangkan kaminan pembiayaan kesehatan masyarakat TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Dinas Kesehatan Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, sumber daya kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;

c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang Kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

b. perencanaan dan penyusunan program di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

b. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

c. menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

e. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

f. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

h. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, program kerja dan pengendalian teknis administrasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;

b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

c. Pengendalian teknis administrasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

d. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dinas. (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

c. melaksanakan pengendalian teknis administrasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dinas

e. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

f. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;

g. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

h. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;

i. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

k. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

l. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

m. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

n. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

r. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Sekretariat terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Program

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 5 (1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyusunan program. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang penyusunan program; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penyusunan program. (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;

d. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan progam;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;

j. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 6 (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang keuangan; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang keuangan. (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

i. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;

j. melaksanakan verifikasi keuangan;

k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;

m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;

n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;

q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7 (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kepegawaian dan umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Kepegawaian dan Umum.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut : .

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;

g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;

m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;

n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;

q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

r. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;

t. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus, Jaminan Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : .

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

b. pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan; dan

c. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

c. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

d. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, jaminan kesehatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan

c. Seksi Jaminan Kesehatan Pasal 9 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan Dasar. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pelayanan kesehatan dasar; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar;

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan dasar;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan dasar;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan gawat darurat, standar operasional prosedur (SOP), kendali mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan gawat darurat, SOP, kendali mutu, standarisasi pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan; i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan dasar;

j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar;

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan dasar; .

n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan dasar;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar;

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder ;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rencana program kerja operasional kegiatan bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

m. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 11

(1) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jaminan kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Jaminan Kesehatan; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Jaminan Kesehatan.

(3) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Jaminan Kesehatan;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang jaminan kesehatan; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan;

d. melaksanaan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional

f. melaksanakan kegiatan Jaminan Kesehatan yang meliputi analisa potensi, pengembangan model dan strategi, advokasi dan regulasi;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan jaminan kesehatan;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengendalian bapel jaminan kesehatan;

i. melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;

j. melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang jaminan kesehatan;

l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan;

o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang jaminan kesehatan;

p. melaksanakan ketatausahaan di bidang jaminan kesehatan;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang jaminan kesehatan; dan r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Pasal 12 (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(1), Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

b. pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan; dan

c. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan.

(3) Rincian Tugas Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit :

a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

c. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

d. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan, Pencegahan penyakit dan Bencana, Kesehatan Lingkungan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

a. Seksi Pengendalian dan Pembernatasan Penyakit;

b. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana; dan

c. Seksi Kesehatan Lingkungan Pasal 13 (1) Seksi Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jaminan kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

(3) Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

f. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah rawan ;

g. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengembangan penanggulangan penyakit;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;

n. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 14 (1) Seksi Pengamatan ,

Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; dan

b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; (

3) Seksi Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa. e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji. f. melaksanakan pengamatan dan pencegahan penyakit tidak menular tertentu; g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengamatan dan pencegahan penyakit; h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; l. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengamatan , Pencegahan Penyakit dan Bencana; dan n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 15 (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Kesehatan Lingkungan; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Lingkungan; (3) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Kesehatan Lingkungan ; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan; d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan Kesehatan Lingkungan meliputi pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida; f. melaksanakan penyusunan dan analsis data bahan penyehatan tempat - tempat umum yang meliputi pembinaan penyehatan rumah sakit, puskesmas, sarana hotel, perkantoran, lingkungan kerja, tempat pendidikan, tempat hiburan, tempat peribadatan, tempat perdagangan, tempat pengelolaan makanan dan minuman jasa boga/catering, restoran dan rumah makan, tempat pengelolaan makanan dan minuman institusi khusus serta sarana pelayanan umum lainnya; g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemeriksaan/inspeksi sanitasi perkembangan Kesehatan Lingkungan termasuk kualitas substansi kesehatan lingkungan baik udara, air maupun biologi serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tempat – tempat umum; h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang Kesehatan Lingkungan; i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Kesehatan Lingkungan ; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan; l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Kesehatan Lingkungan; m. melaksanakan ketatausahaan di bidang Kesehatan Lingkungan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Kesehatan Lingkungan; dan o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 16 (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; b. pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; dan c. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; dan c. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi,makanan dan minuman , Pengembangan Kesehatan; d. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta Pengembangan Kesehatan; e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta Pengembangan Kesehatan; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; g. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta Pengembangan Kesehatan; h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta Pengembangan Kesehatan; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta Pengembangan Kesehatan; j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan; b. Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan Minuman; dan c. Seksi Pengembangan Kesehatan; Pasal 17 (1) Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan. (3) Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pendayagunaan Sarana dan Tenaga Kesehatan; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi; f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara; g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis; h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pendayagunaan tenaga kesehatan ; i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelatihan teknis ; k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; dan t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1) Seksi Pengendalian Sediaan farmasi, makanan dan minuman mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pengendalian Sediaan farmasi, makanan dan minuman. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sediaan farmasi, makanan dan minuman mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengendalian Sediaan farmasi, makanan dan minuman; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pengendalian Sediaan farmasi, makanan dan minuman. (3) Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; d. melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan; e. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; f. melaksanakan penyusunan dan anlisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; g. melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I; i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin apotik, toko obat; k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan; l. melaksanakan pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda); m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan ; n. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ; o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pencegahan dan penanggulangan NAPZA; p. melaksanakan pemantauan penggunaan zat adiktif dan bahan tambahan pangan pada produk makanan minuman; q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; v. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengendalian Sediaan Farmasi,Makanan dan Minuman; dan x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pengembangan Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengembangan Kesehatan; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pengembangan Kesehatan; (3) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Kesehatan; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang Pengembangan Kesehatan; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kesehatan; d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pengelolaan data di sarana kesehatan; e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan pelayanan kesehatan; f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda); g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan; h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rencana dan pelaksanaan serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang Pengembangan Kesehatan; j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengembangan Kesehatan; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kesehatan; m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang Pengembangan Kesehatan; n. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pengembangan Kesehatan; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengembangan Kesehatan; dan p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga Pasal 20 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi; b. pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi; dan c. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi. (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi; b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan bimbingan teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi; dan c. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut, Gizi; d. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut serta gizi; e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut serta gizi; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; g. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut serta gizi; h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut serta gizi; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut serta gizi; dan j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; b. Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut; dan; c. Seksi Gizi; Pasal 21 (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; (3) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan bidan di desa; f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; l. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; dan n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 22 (1) Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut . (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut ; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut ; (3) Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut ; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; d. melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut yang meliputi pengembangan metode, media dan penyebaran informasi serta kemitraan; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; f. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; g. melaksanakan penyiapan metoda, media dan upaya dalam rangka teknis penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; h. melaksanakan penyiapan bahan dan studi untuk pengembangan potensi dalam rangka penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; i. melaksanakan pengembangan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; j. melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut dalam rangka penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan Usia Lanjut; k. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan usia lanjut dan panti; l. melaksanakan pembinaan pos kesehatan pondok pesantren; m. melaksanakan dan pengembangan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan desa siaga; n. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut bagi tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan; o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; r. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; t. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan Usia Lanjut; dan v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 23 (1) Seksi Gizi mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang gizi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang gizi; dan b. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang gizi; (3) Seksi Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Gizi ; b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang gizi; c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang gizi; d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan pengamatan status gizi ; e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk ; f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; g. melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gizi buruk, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gizi buruk, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; i. melaksanakan penyusunan dan analisis data gizi dan data lain yang terkait; j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan teknis dalam rangka perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta integrasi program gizi; k. melaksanakan pembinaan posyandu di bidang gizi; l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang gizi; m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang gizi; n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang gizi; p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang gizi; q. melaksanakan ketatausahaan di bidang gizi; r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang gizi; dan s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Foto Kegiatan: