Bag.Tata Pemerintahan

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

Bagian Tata Pemerintahan (1)Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan pengkoordinasian serta monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan. (2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a.pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan; b.pelaksanaan pengkajian bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan;dan c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan. (3)Bagian Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a.melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; b.melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; c.melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; d.melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; e.melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; f.melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; g.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; h.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; i.melaksanakan fasilitasi di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; j.melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pertanahan; dan l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4)Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas : a. Subbagian Otonomi Daerah; b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan c. Subbagian Pertanahan. (1) Subbagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang otonomi daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah; b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah; dan c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang otonomi daerah. (3) Subbagian Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Otonomi Daerah; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian di bidang otonomi daerah; c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah; d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rumusan prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan pemerintahan; e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan; f. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ); g. melaksanakan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); h. melaksanakan penyusunan bahan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan Pemerintahan Daerah provinsi; i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan penataan daerah; j. melaksanakan penyusunan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah. k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah; l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang otonomi daerah; n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang otonomi daerah; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; p. melaksanakan tugas operasional dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang otonomi daerah; q. melaksanakan ketatausahaan di bidang otonomi daerah; r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang otonomi daerah; dan s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (1) Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pemerintahan umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan umum; b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan umum; dan c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang pemerintahan umum. (3) Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Pemerintahan Umum; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian di bidang pemerintahan umum yang meliputi bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, transmigrasi, kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan desa; c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan umum; d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi tugas pembantuan; e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antar daerah; f. melaksanakan penyusunan bahan kajian penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi; g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa; h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa; i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa; j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan perbatasan kecamatan dan desa; k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten; l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian, pengelolaan dan fasilitasi kebijakan pengembangan wilayah perbatasan; m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penetapan luas wilayah kabupaten; n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan kawasan khusus; o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum; p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan umum; q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; r. melaksanakan tugas operasional dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum; s. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemerintahan umum; t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang pemerintahan umum; dan u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (1) Subbagian Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pertanahan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian pertanahan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan; b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan; dan c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang pertanahan. (3) Subbagian pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Pertanahan; b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pertanahan; c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan; d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penetapan izin lokasi; e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan; g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah dan pembangunan; h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan inventarisasi data subyek dan obyek redistribusi tanah; i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penetapan tanah ulayat; j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan penggunanan tanah wilayah kabupaten; l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pertanahan; m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pertanahan; n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pertanahan; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pertanahan; q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang pertanahan; dan r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah berdasarkan Pasal 69 ayat 1 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat. Informasi LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini merupakan ringkasan LPPD sesuai pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2014 kepada masyarakat, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas. II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Bandung Barat secara geografis terletak diantara koordinat 107° 1,10' sampai dengan 107° 4,40' Bujur Timur dan 6° 3,73 sampai dengan 7o 1,031 Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.305,77 km2 yang terbagi atas 16 wilayah kecamatan,165 desa.Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2014 sebesar 1.502.103 jiwa. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: Batas Utara : - Kabupaten Cianjur (Kec. Cikalong Kulon) - Kabupaten Purwakarta (Kec. Maniis, Darangdan, Bojong dan Kec. Wanayasa) - Kabupaten Subang (Kec. Sagalaherang, Jalan Cagak dan Kec. Cisalak) - Kabupaten Sumedang (Kec. Sukasari) Batas Timur : - Kabupaten Bandung (Kec. Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Kec. Soreang) - Kota Bandung (Kec. Cidadap, dan Sukasari) - Kota Cimahi (Kec. Cimahi Utara, Tengah dan Selatan) Batas Selatan : - Kabupaten Bandung (Kec. Ciwidey dan Rancabali) - Kabupaten Cianjur (Kec. Pagelaran) Batas Barat : - Kabupaten Cianjur (Kec. Campaka, Cibeber, Bojongpicung, Ciranjang dan Kec. Mande) Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat 2. Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2014 dapat terlihat pada tabel berikut ini : TABEL CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2014 NO INDIKATOR SATUAN TAHUN 2013 2014 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 74,63 74,92 a. Indek Kesehatan Poin 73,84 73,88 b. Indek Pendidikan Poin 85,71 85,81 c. Indek Daya Beli Poin 64,35 65,07 2 Produk Domestik Regional Bruto PDRB perkapita a. adh berlaku Rp 15.600.501 17.046.865 b. adh konstan Rp 6.013.777 6.271.665 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,93 5,68 Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2014 3. Kondisi Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat TABEL REKAPITULASI PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2014 NO UNIT ORGANISASI GOL/RUANG JUMLAH PEGAWAI PER SKPD IV III II I a b c d a b C d a B c D a b c D e 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Sekretariat Daerah 10 7 5 2 29 22 12 12 9 7 8 2 125 2 Sekretariat DPRD 2 4 4 6 4 8 2 4 2 2 38 3 Sekretariat KORPRI 1 1 4 1 1 8 4 Sekretariat KPU 1 1 4 6 5 Inspektorat 6 1 1 8 8 2 11 2 1 40 6 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan 4 5 13 11 7 10 20 14 3 13 8 9 113 7 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 7 2 16 9 7 6 12 16 3 15 12 3 4 112 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 2 7 5 1 7 2 1 3 33 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 8 6 4 1 1 25 10 Dinas Kesehatan 16 6 1 78 175 156 85 9 25 105 130 786 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 2 30 24 7 7 2 14 4 4 1 101 12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3958 673 11 1 628 750 294 292 65 156 194 42 4 7068 13 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5 1 1 8 132 5 12 2 12 8 4 1 72 14 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 5 2 22 7 8 12 18 29 3 10 12 8 2 138 15 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 15 13 1 20 8 9 30 7 3 106 16 Dinas Peternakan dan Perikanan 7 3 1 14 6 6 9 2 5 3 1 57 17 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 1 6 8 6 14 1 2 1 46 18 Badan Kepegawaian Daerah 4 2 2 13 7 7 2 1 1 1 1 41 19 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6 2 3 2 6 3 1 23 20 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 18 2 2 5 27 33 1 1 89 21 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 2 1 8 4 4 6 3 2 30 22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 2 4 2 3 6 2 2 26 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 2 1 7 10 10 2 1 2 40 24 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1 1 6 1 3 3 1 1 17 25 Kantor Ketahanan Pangan 1 1 4 3 2 1 12 26 Kantor Lingkungan Hidup 1 8 4 1 3 2 19 27 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 1 2 4 3 1 1 13 28 Satuan Polisi Pamong Praja 2 1 1 2 4 4 1 1 2 18 29 Kecamatan Batujajar 1 1 2 5 2 1 2 3 17 30 Kecamatan Cihampelas 2 2 3 1 4 3 5 1 21 31 Kecamatan Cikalongwetan 1 1 1 2 3 3 7 1 1 20 32 Kecamatan Cililin 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 20 33 Kecamatan Cipatat 1 1 2 1 4 3 6 4 3 1 26 34 Kecamatan Cipeundeuy 1 1 2 2 2 5 4 5 3 25 35 Kecamatan Cipongkor 1 4 3 3 3 1 1 1 17 36 Kecamatan Cisarua 2 3 4 3 3 3 4 1 23 37 Kecamatan Gununghalu 1 1 2 3 3 5 3 1 1 20 38 Kecamatan Lembang 1 1 3 3 2 5 3 13 1 1 33 39 Kecamatan Ngamprah 1 1 1 3 1 5 5 5 22 40 Kecamatan Padalarang 2 1 2 3 4 3 6 1 1 2 3 4 22 41 Kecamatan Parongpong 2 3 4 2 5 3 4 1 24 42 Kecamatan Rongga 1 2 1 6 1 2 4 3 1 20 43 Kecamatan Saguling 1 1 2 4 3 2 1 1 15 44 Kecamatan Sindangkerta 1 1 2 3 4 1 5 1 18 JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN/RUANG 4125 748 25 3 971 1137 639 645 196 358 379 204 39 37 26 13 115 9545 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2014 III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi Kebijakan operasional di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat “Bandung Barat Cermat “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WIALAYAH”. Sebagaimana yang dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018. B. Misi Adapun penjabaran dari Visi tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) Misi , yaitu: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. 5. Meningkatan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal. 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan 14 (empat belas) strategi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: 1. Perluasan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau masyarakat 2. Perbaikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan 3. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi 4. Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan (professional, efisien, efektif dan akuntabel) 5. Intensifikasi dan ektensifikasi PAD 6. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta agroindustri 7. Peningkatan daya beli masyarakat, daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif 8. Peningkatan keterampilan kerja 9. Peningkatan penyediaan infrasturktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman, irigasi dan perhubungan 10. Peningkatan sarana prasarana pendukung investasi dan pengembangan pariwisata serta pelestarian budaya local 11. Pengurangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan 12. Peningkatan kapasitas kecamatan dan pemberdayaan desa 13. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan 14. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama serta peran forum warga dan Pemerintah Daerah. Secara garis besar,arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata; 2. Arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan; 3. Arah kebijakan untuk memperkuat dimensi pembangunan yang harmonis, kerukunan dan berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah; 4. Arah kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakan supremasi hukum, berkeadilan, dan partispiatif. D. Prioritas Daerah 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan 2. Peningkatan KualitasPenyelenggaraan Pendidikan 3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah 6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 7. Pemanfaatan Sumber Daya ALam Serta Pengembangan Agrowisata dan Agroindustri Berwawasan Lingkungan 8. Pengentasan Kemiskinan 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup 11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN A. URUSAN WAJIB NO URUSAN WAJIB TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA % NAMA SKPD PELAKSANA 1 Pendidikan 876,883,217,073.00 820,314,357,723.00 93.55 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2 Kesehatan 172,051,846,260.00 150,863,202,013.00 87.68 - Dinas Kesehatan 3 Lingkungan Hidup 14,677,697,206.00 14,391,875,524.00 98.05 - Kantor Lingkungan Hidup - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 4 Pekerjaan Umum 164,636,442,665.00 144,637,540,334.40 87.85 - Dinas Bina Marga dan Pengairan - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Kecamatan 5 Penataan Ruang 2,040,511,1000.00 1,908,764,650.00 93.54 - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 11,872,132,796.00 10,659,275,124.00 89.78 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Perumahan 97,189,793,485.00 59,756,232,946.00 61.48 - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Kepemudaan dan Olahraga 12,132,233,500.00 5,555,017,560.00 45.79 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 9 Penanaman Modal 6,137,261,049.00 5,824,695,531.00 94.91 - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3,835,859,534.00 3,811,809,596.00 99.37 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUMKM 11 Kependudukan dan Capil 12,477,275,997.00 9,999,495,246.00 80.14 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Sosial 10,430,133,413.00 9,916,944,545.00 95.08 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 Ketahanan Pangan 3,018,557,532.00 2,927,211,589.00 96.97 - Kantor Ketahanan Pangan 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10,558,077,226.00 10,329,430,339.00 97.83 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 15 KB dan Keluarga Sejahtera 6,518,400,674.00 6,105,112,715.00 93.66 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 16 Perhubungan 17,358,741,704.00 16,982,230,883.00 97.83 - Dinas Perhubungan 17 Komunikasi dan Informatika 3,122,483,650.00 2,940,371,750.00 94.17 - Dinas Perhubungan - Sekretariat Daerah 18 Kesbangpol Dalam Negeri 22,402,688,255.00 21,627,930,247.00 97.08 - Satuan Polisi Pamong Praja - Kantor Kesbangpol - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 486,845,068,111.50 441,759,948,805.01 90.74 - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Inspektorat - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - Kecamatan 20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,084,060,806.00 23,979,381,150.00 79.71 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Kecamatan 21 Ketenagakerjaan 7,579,727,000.00 7,358,470,200.00 97.08 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 22 Pertanahan 193,354,550.00 193,354,550.00 100 - Sekretariat Daerah 23 Kebudayaan 6,120,100,915.00 5,887,965,455.00 96.21 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 24 Kearsipan 2.345,718,100.00 1.018,725,100.00 43.43 - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 25 Perpustakaan 2,284,766,076.00 2,141,211,210.00 93.72 - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB 1,982,796,148,677.50 1,780,700,656,994.41 91.51 B. URUSAN PILIHAN NO URUSAN PILIHAN TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA % NAMA SKPD PELAKSANA 1 Kelautan dan Perikanan 5,888,525,000.00 5,554,989,730.00 94.34 - Dinas Peternakan dan Perikanan 2 Pertanian 48,230,809,103.00 44,261, 717,958.00 91.77 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Peternakan dan Perikanan 3 Kehutanan 3,873,070,000.00 3,496,432,150.00 90.28 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 4,513,718,400.00 4,302,603,225.00 95.32 - Dinas Bina Marga, SUmber Daya Air dan Pertambangan 5 Pariwisata 3,311,404,000.00 3,201,850,610.00 96.69 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6 Industri 13,006,362,076.00 12,761,693,385.00 98.12 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUMKM 7 Perdagangan 13,853,756,936.00 13,474,469,529.00 97.26 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUMKM 8 Ketransmigrasian 467,977,000.00 353,728,000.00 75.59 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN 93,145,622,515.00 87,407,484,587.00 93.78 TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB DAN PLIHAN 2,075,941,771,192.50 1,868,108,141,581.41 90.00 V. TUGAS PEMBANTUAN NO PROGRAM SUMBER BIAYA ALOKASI Rp. CAPAIAN PROGRAM SKPD PELAKSANA 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; Program Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan. APBN Rp. 6.983.856.000,- 79,28% Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh; Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. APBN Rp. 4.214.430.000,- 96,62% Dinas Peternakan dan Perikanan 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak APBN Rp. 2.860.650.000,- 98,37% Dinas Kesehatan 4 Program Pembinaan Upaya Kesehatan APBN Rp. 1.000.000.000,- 98,52% Dinas Kesehatan 5 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan APBN Rp 840.260.000,- 83,67% Dinas Kesehatan 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman APBN Rp. 1.000.000.000,- 100% Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang VI. URUSAN BERSAMA Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya NO PROGRAM ALOKASI Rp. CAPAIAN PROGRAM SKPD PELAKSANA 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman 7.552.500.000 100% Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 32.011.766.000 99,99% Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa VII. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tentang penyelenggaraan program transmigrasi tahun 2014, nomor: 475.1/Perj.7-Dinsosnakertrans/2014 tanggal 7 Juli 2014; 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten SIGI Prov. Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan program transmigrasi nomor: 475.1/Perj. 11-Dinsosnakertrans/2014 tanggal 24 november 2014. B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Addendum Pertama perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah kabupaten Bandung Barat dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI tentang Pembangunan di Wilayah kabupaten Bandung Barat sebagai dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pumped Storage 1040 MW, Nomor 605.2/Perj.6.Pemb/2014 tanggal 26 Juni 2014; 2. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI dan Perum Perhutani Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten tentang Pelaksanaan Pemukiman Kembali dan Pembinaan Warga yang Terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pumped Storage, Nomor 648/Perj.8.Pemb/2014, tanggal 25 september 2014; 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Anugerah Air Alamindo tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Nomor 671/Perj.10.BPMPPT/2014, tanggal 3 Nopember 2014; 4. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area pelayanan dan jaringan cimahi tentang pungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, nomor: 973/Perj.02-DPPPKAD/2014 tanggal 16 januari 2014; 5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, tentang layanan perbankan kepada PNS maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Prov. Jabar nomor: 580/Perj. 12-Dinsosnakertrans/2014 tanggal 15 desember 2014; 6. Nota Kesepahaman antara Pemkab Bandung Barat dengan ITB tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, nomor: 073/MoU.02-Bappeda/2014 tanggal 24 pebruari 2014; 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. Tentang Pemanfaatan asset dan/atau tiang penerangan jalan umum, nomor: 656.11/Mou.6-DBMSDAP/2014 tanggal 5 mei 2014; 8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia tentang penyelenggaraan penelitian/pengkajian pendidikan, nomor: 073/MoU.15-Disdikpora/2014 tanggal 26 Agustus 2014; 9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (Bank BTPN) tentang kerjasama layanan perbankan kepada PNS aktif maupun persiapan pensiun dilingkungan Kabupaten Bandung Barat, nomor: 073/MoU.17-BKD/2014 tanggal 27 november 2014; 10. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Universitas Achmad Yani (UNJANI) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, nomor: 073/MoU.19-Keu/2014 tanggal 15 Desember 2014. C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Pemkab Bandung Barat tentang urusan Bersama untuk penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, nomor: 414.2/per.1-BPMPD/2014 tanggal 2 Januari 2014; 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Pemkab Bandung Barat tentang Generasi nomor: 414.2/Perj.3-BPMPD/2014 tanggal 10 februari 2014; 3. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas, nomor: 663/Perj.04-DCKTR/2014 tanggal 7 Maret 2014; 4. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014, nomor : 414.43/Perj.05-DCKTR/2014 tanggal 29 April 2014. 5. Nota Kesepahaman antara Pemkab Bandung Barat dengan BPS KBB tentang Aspek-aspek kegiatan perstatistikan Daerah dan Sumber Daya (Potensi) di Kabupaten Bandung Barat, nomor: 050.13/MoU.1-Bappeda/2014 tahun 20 Pebruari 2014. 6. Nota Kesepahaman anatara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang pengembangan sekolah berbasis standar nasional pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, nomor: 421/MoU.14-Disdikpora/2014 tanggal 25 Agustus 2014. D. Pembinaan Batas Wilayah Kegiatan Penataan batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah perlu memperhatikan aspek yuridis, administrasi dan geografis dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses kesepakatan antara daerah yang berbatasan sehingga kegiatan penataan batas daerah yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah-daerah yang saling berbatasan. Pada tahun anggaran 2014, dalam hal pembinaan batas wilayah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Adapun Realisasi Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Admninistrasi Antar Daerah adalah Penegasan batas wilayah kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi sebanyak 10 (sepuluh) pilar, yaitu 1). Desa Batujajar Timur dengan Kelurahan Leuwigajah; 2). Desa Laksana Mekar dengan Kelurahan Cibeber; 3). Desa Jambudipa dengan Kelurahan Cipageran; 4). Desa Cihanjuang dengan Kelurahan Cibabat; 5). Desa Sariwangi dengan Kelurahan Cibabat; 6). Desa Sariwangi dengan Kelurahan Pasirkaliki; 7). Desa Batujajar Timur dengan Kelurahan Leuwigajah; 8). Desa Batujajar Timur dengan Kelurahan Leuwigajah; 9). Desa Giriasih dengan Kelurahan Cibeber; 10). Desa Giriasih dengan Kelurahan Cibeber. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Jenis bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu tahun 2014, sebagai berikut: a. Kebakaran, terjadi sebanyak 141 kali di 15 Kecamatan. b. Longsor, terjadi sebanyak 92 kali di 14 Kecamatan. c. Puting Beliung, terjadi 55 kali di 12 kecamatan. d. Banjir bandang, terjadi sebanyak 5 kali di 5 Kecamatan. e. Retakan tanah, terjadi sebanyak satu kali di Kecamatan Cipongkor. f. Pergerakan tanah, terjadi 2 kali di Kecamatan Cipatat. g. Pergeseran tanah, terjadi sebanyak satu kali di Kecamatan Cipatat. F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Selama Tahun 2014 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi beberapa jenis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut: a. Pelanggaran ijin usaha b. Penyalahgunaan fasilitas umum c. Peredaran minuman keras d. Prostitusi e. Unjuk rasa VIII. PRESTASI Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 menunjukkan kategori dengan prestasi Tinggi. Penghargaan yang diterima selama Tahun 2014 terdiri dari: 1. Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya untuk Bupati Bandung Barat dari Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Bupati Bandung Barat sebagai Pembina Umum Karang Taruna Terbaik Tingkat Nasional “Kartha Adhi Dharma”; 3. Agriculture Promotion’s Sector 2nd Award AITIS 2014; 4. Juara Harapan III Tingkat Nasional Pemilihan PIK Remaja/Mahasiswa Unggulan TEGAR; 5. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Kategori Swasti Saba Padapa (2 Tatanan Wajib) Provinsi Jawa Barat; 6. Juara III Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan Tingkat Nasional Tahun 2014; 7. Peringkat III Kelompok Kambing Domba pada Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi Tingkat Nasional kepada Kelompok Kandang Bodas; 8. Juara II Lomba Inovasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Tingkat Provinsi Jawa Barat; 9. Juara I Domba garut Raja Pedaging Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 10. Juara I Domba garut Raja Kasep Calon Pejantan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 11. Juara I Sapi Perah Betina FH umur 9-12 bulan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 12. Juara I Sapi Perah Betina FH umur >12-15 bulan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 13. Juara II Sapi Perah Betina FH umur 9-12 bulan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 14. Juara II Sapi Perah FH Laktasi Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 15. Juara II Sapi Potong PO Jantan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 16. Juara III Sapi Perah Betina FH umur 9-12 bulan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 17. Juara III Sapi Perah Betina FH umur >12-15 bulan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat; 18. Juara I Kelompok Ternak Sapi Perah Tingkat Provinsi Jawa Barat; 19. Juara I Kelompok Ternak Itik Tingkat Provinsi Jawa Barat; 20. Juara II Kelompok Ternak Domba Garut Tingkat Provinsi Jawa Barat. IX. PENUTUP Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk diketahui oleh masyarakat. Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website www.bandungbaratkab.go.id . Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, dapat menyampaikan melalui Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Bappeda Kabupaten Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM.2 Kecamatan Ngamprah.