Bag.Pembangunan

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

 

  1.  

 “MENCIPTAKAN SETDA KBB SEBAGAI ORGANISASI PROFESIONAL MELALUI PENINGKATAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA MASYARAKAT KBB YANG "CERMAT" DI TAHUN 2018”

Penjelasan Visi

Organisasi professional

:

Mengandung pengertian bahwa Setda KBB sebagai salah satu SKPD/OPD yang bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai keinginan untuk menjadi organisasi yang professional yaitu organisasi yang  selalu melaksanakan tugas dan fungsi secara proporsional, efektif dan efisien di  dalam pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan daerah.

Peningkatan manajemen

:

Mengandung pengertian bahwa Setda KBB di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) dan memanfaatkan unsur-unsur manajemen dengan lebih efektif dan efisien untuk pencapaian visi dan misi Bupati.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

:

Mengandung pengertian bahwa Setda KBB di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang terdiridari transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsive dan prespektif gender secara konsisten dan berkelanjutan

“CERMAT”

:

Mengandung pengertian bahwa Setda KBB di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu bertujuan untuk mendukung terwujudnya masyarakat KBB yang cerdas, rasional, maju, agamis dan sehat (CERMAT).

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan misi sebagai berikut:

  1. Meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan yang lebih koordinatif dan fasilitatif di dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi dapat dikoordinasikan dan difasilitasi dengan efektif dan efisien oleh Sekretariat Daerah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah yang dihasilkan di bidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur

  1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengendalian pembangunan daerah.

Setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial dapat dikoordinasikan dan difasilitasi dengan lebih efektif dan efisien oleh Sekretariat Daerah sehingga implementasi kebijakan di bidang perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan yang berbasis pada pengembangan potensi wilayah dan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara terukur.

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan.

Setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum, tata usaha dan humas dapat dikoordinasikan dan difasilitasi dengan lebih efektif dan efisien oleh Sekretariat Daerah sehingga program pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan dipublikasikan secara komprehensif dengan berbasis pada Information dan Technology (IT). Selain itu, Sekretariat Daerah dapat berperan sebagai supporting agencies di dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pada pengembangan potensi wilayah melalui peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan.

Foto Kegiatan: