Bag.Organisasi

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

Bagian Organisasi

 

Pasal 1 

(1)    Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan pengkoordinasian serta monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  2. pelaksanaan pengkajian pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.

(3)    Bagian Organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan pengkajian program kerja di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  2. melaksanakan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  3. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  4. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  5. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  6. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  10. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)    Bagian Organisasi terdiri atas :

a.     Subbagian Kelembagaan;

  1. Subbagian Ketatalaksanaan; dan
  1. Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

 

Pasal 2 

  1. Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kelembagaan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan; dan
  3. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang kelembagaan.

(3)    Subbagian Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kelembagaan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembentukan perangkat daerah; 
  5. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan dan pengembangan perangkat daerah;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  7. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah;
  8. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah kabupaten;
  9. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian uruian tugas jabatan struktural:
  10. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kelembagaan;
  11. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang kelembagaan;
  12. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan;
  13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  14. melaksanakan ketatausahaan di bidang kelembagaan;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang kelembagaan; dan
  16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3 

(1)    Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang ketatalaksanaan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian  Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketatalaksanaan;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketatalaksanaan; dan
  3. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang ketatalaksanaan.

(3)    Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Ketatalaksanaan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian  di bidang ketatalaksanaan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketatalaksanaan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian perencanaan Standar  Pelayanan Minimal (SPM);
  5. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian standarisasi kerja perangkat daerah yang meliputi standarisasi sarana dan prasarana, pakaian dinas, tata naskah dinas dan arsip, standar kerja, standarisasi biaya, standarisasi/ tunjangan/insentif/kompensasi/remunersasi standar   minimal, jam kerja dan pengaturan cuti bersama serta libur nasional;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sistem dan prosedur yang meliputi pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, tata cara kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman rapat/rapat koordinasi, rapat kerja, sistem koordinasi, mekanisme sistem tim/forum/komisi, tata hubungan kerja, otomatisasi sistem tatalaksana administratif perangkat daerah dan sistem ketatalaksanaan;
  7. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan publik;
  8. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ketatalaksanaan;
  9. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang ketatalaksanaan;
  10. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketatalaksanaan;
  11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  12. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketatalaksanaan;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang ketatalaksanaan; dan
  14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 4 

(1)    Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.

(2)    Dalam melaksanakan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
  3. pelaksanaan penyusunan bahan laporan tugas di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.
    1. Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian  di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  4. melaksanakan penyusunan bahan penyajian data informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
  5. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan jabatan fungsional;
  6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
  7. melaksanakan penyusunan bahan  pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi jabatan;
  9. melaksanakan penyusunan bahan standar kompetensi jabatan;
  10. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian standar kinerja jabatan;
  11. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  12. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  14. melaksanakan ketatausahaan di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di bidang sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
  16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Foto Kegiatan: