Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI DAN MISI VISI “MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN” MISI 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2. Mengembangkan investasi, Promosi dan kerjasama investasi. 3. Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara Cepat, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan. 4. Meningkatkan kualitas data, Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, serta pelayanan informasi dan pengaduan. TUPOKSI Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; 2. Pemberian dukungan atas penyélenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Kepala Badan a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan tugas pokok Badan. b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi: 1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT, dan jabatan fungsional; 2) pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan; dan 3) penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Badan. c. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan; 2) Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan, UPT, Jabatan fungsional; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan; 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan; 5) merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan; 6) memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT dan Jabatan fungsional; 7) menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan. 8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan; 9) merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 10) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Sekretariat a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan; 2) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Badan; 3) Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawalan dan umum. c. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagal berikut: 1) melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat; 2) melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; 3) melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; 4) melaksanakan pengendalian administrasi keuangan; 5) melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran; 6) melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian; 7) melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 8) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 9) melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; 10) melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 11) melaksanakan pengkajian baban pembinaan jabatan fungsional; 12) melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan; 13) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 14) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 15) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; 16) melaksanakan ketatausahaan Sekretariat 17) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. Subbagian Penyusunan Program a. Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, kebijakan teknis di bidang penyusunan program; 2) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan 3) Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program c. Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program; 2) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan; 4) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan; 5) melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan; 6) melaksanakan pemantauan realisasi program Badan; 7) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program; 8) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program; 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 10) melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan progam; 11) melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program; 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4. Subbagian Keuangan a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan. b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan 3) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan. c. Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan; 2) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan; 4) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan; 5) melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran Iainnya; 6) melaksanakan perbendaharaan keuangan; 7) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan; 8) melaksanakan administrasi anggaran Badan; 9) melaksanakan verifikasi keuangan; 10) melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan; 11) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan; 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan; 13) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan; 14) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 15) melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan; 16) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan; 17) melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan; 18) melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas; 19) melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang keuangan; dan 20) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5. Subbagian Kepegawaian dan Umum a. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum. b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi: 1) penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum; dan 2) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan 3) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum. c. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum; 2) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum; 4) melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian; 5) melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan; 6) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai; 7) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; 8) melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai; 9) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan; 10) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; 11) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan; 12) melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan; 13) melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai; 14) melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian; 15) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor; 16) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional; 17) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum; 18) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 19) melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum; 20) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum; 21) melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum; 22) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; 23) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang kepegawaian dan umum; dan 24) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 6. Bidang Penanaman Modal a. Bidang Penanaman Modal mempunyal tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 2) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; dan 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama;. c. Bidang Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang pengembangan penanaman modal; 2) melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 3) melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 4) melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 5) melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal serta promosi dan kerjasama; 6) melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 7) melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 8) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 10) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; 11) melaksanakan pengendalian ketatausahaan; 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama; dan 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 7. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan penanaman modal. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang pengembangan penanaman modal; 2) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal; 3) pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan penanaman modal. c. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; 2) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengembangan penanaman modal; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal; 4) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan penanaman modal; 5) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pengembangan penanaman modal; 6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan penanaman modal daerah; 7) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perancanaan pengembangan penanaman modal; 8) melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; 9) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal yang meliputi bidang usaha tertutup, terbuka, dan prioritas tinggi; 10) melaksanakan penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar; 11) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten; 12) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan Produk Hukum Daerah pada bidang Penanaman Modal; 13) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian izin usaha dan rekomendasi terhadap kegiatan penanaman modal. 14) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal; 15) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; 16) melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah; 17) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak penanam modal dalam dan luar negeri; 18) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal; 19) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 20) melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan penanaman modal; 21) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal; 22) melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan penanaman modal; 23) melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas di bidang pengembangan penanaman modal; 24) melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan incidental; dan 25) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 8. Subbidang Promosi dan Kerjasama a. Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang promosi dan kerjasama. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama; 2) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama; dan 3) pelaksanaan tugas teknis di bidang promosi dan kerjasama. c. Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi dan Kerjasama; 2) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang promosi dan kerjasama; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama; 4) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama; 5) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal daerah; 6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; 7) melaksanakan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. 8) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik; 9) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; 10) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal; 11) melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal; 12) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang promosi dan kerjasama; 13) melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan promosi dan kerjasama; 14) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang promosi dan kerjasama; 15) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama; 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 17) melaksanakan tugas operasional di bidang promosi dan kerjasama; 18) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang promosi dan kerjasama; 19) melaksanakan ketatausahaan di bidang promosi dan kerjasama; 20) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama; 21) melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan 22) melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan fungsinya. 9. Bidang Pelayanan Perizinan a. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah di bidang perizinan terpadu; 2) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan terpadu. c. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan pengkajian perumusan program kerja di bidang pelayanan perizinan; 2) melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Perizinan; 3) melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pelayanan perizinan; 4) melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan perizinan; 5) melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan perizinan; 6) melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan Bupati; 7) melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang Iebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik; 8) melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan perizinan; 9) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan; 10) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan penizinan; 11) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan; 12) melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan; 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan perizinan; dan 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan a. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 2) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; dan 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi. c. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang pelayanan informasi dan; 2) melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi. 3) melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidnag system informasi dan pengaduan; 4) melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 5) melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 6) melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 7) melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 8) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 10) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi. 11) melaksanakan pengendalian ketatausahaan; 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi; dan 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan a. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; dan 3) pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan. c. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; 2) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 4) penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 5) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan; 6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 7) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian pengaduan; 8) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; 9) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual; 10) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan; 11) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 12) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 13) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 14) melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 15) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 16) melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 17) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; 18) melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan incidental; dan 19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12. Subbidang Data dan Sistem Informasi a. Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Data dan Sistem Informasi. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi; 2) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang data dan sistem informasi; dan 3) pelaksanaan tugas teknis di bidang data dan sistem informasi. c. Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data dan Sistem Informasi; 2) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang data dan sistem informasi; 3) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi; 4) penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi; 5) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi; 6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 7) melaksanakan penyusunan dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidentil; 8) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 9) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 10) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan sistem informasi; 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 12) melaksanakan tugas operasional di bidang data dan sistem informasi; 13) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang data dan sistem informasi; 14) melaksanakan ketatausahaan di bidang data dan sistem informasi; 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan sistem informasi; 16) melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan incidental; dan 17) melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan fungsinya. 13. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya. 14. Tim Teknis. a. Tim Teknis terdiri dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyal kompetensi dan kemampuan sesual dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan. b. Tim Teknis memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Foto Kegiatan: