Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI DAN MISI

VISI

“Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis, Sehat dan Sejahtera”

MISI

Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Mengendalikan Tingkat Kelahiran Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga Meningkatkan kualitas Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi).

 

TUPOKSI BP3AKB

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2012 adalah :

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BP3AKB BandungBarat mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ESELON II, III DAN IV

1) Kepala BP3AKB mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok : Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan. Fungsi

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Badan di bidang kesekretariatan, PUG, perlindungan perempuan dan anak, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, penguatan institusi masyarakat, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan Advokasi dan KIE, data dan informasi serta UPT dan jabatan fungsional;

b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan

c. Pembinaan tugas pokok Badan.

 

2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Fungsi

a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Badan

b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Badan; dan

c. Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

 

3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas Pokok : Melaksanakan pengajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak; dan

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak.

 

4) Bidang Keluarga Sejahtera Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat; dan

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat.

 

5) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan

c. Pelaksanaa monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

 

6) Bidang Advokasi dan data Informasi Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi

b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi