Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

VISI
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANDUNG BARAT YANG MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA“
(Penjelasan; kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat).

MISI
Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa dengan cara mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri” , melalui:
1. Memperdalam pemahaman aparatur pemerintah desa tentang otonomi desa dan pelaksanaanya,

2. Memperdalam pengetahuan pemerintah desa dalam melakukan penganggaran yang berorientasi pedesaan dan berkeadilan,

3. Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa tentang pelaksanaan otonomi desa,

4. Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa tentang pembuatan peraturan desa.

5. Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pedesaan.

6. Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam penganggaran yang sesuai kebutuhan setiap desa,

TUGAS POKOK
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, mempunyai Fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Pengkoordinasian di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan kelembagan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan pemerintahan desa.

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan, dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TATA KERJA
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Tenaga Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Foto Kegiatan: