Badan Kepegawaian Daerah

struktur organisasi: 
Kepala SKPD: 

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah memiliki nomenklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berupa Pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah.

VISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

” TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS, AKUNTABEL DAN BERMORAL

Penjabaran makna Visi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

Berkualitas : Memiliki kompetensi di bidangnya yang didukung oleh kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabel : Sebagai lembaga pengelola kepegawaian di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung barat, maupun secara eksternal di masyarakat.

Bermoral : Memiliki dedikasi, integritas, kejujuran dan disiplin yang tinggi dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
  2. Meningkatkan pembinaan aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNS yang berkualitas
  3. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.
  4. Meningkatkan penataan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018

  1. Strategi
    1. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pengiriman pegawai pada pendidikan dan pelatihan, Bimtek, kursus-kursus dan pemberian bantuan tugas belajar.
    2. Peningkatan sarana dan prasarana serta instrumen pendukung pelaksanaan kerja.
    3. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.
    4. Penataan pegawai yang berbasis kompetensi dan penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya
    5. Koordinasi yang lebih intensif antar unit kerja.
    6. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian.
    7. Pengoptimalan aplikasi online kepegawaian dalam rangka pemantapan database pegawai.
    8. Optimalisasi penerapan sistem reward and punishment.
    9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk layanan BKD.
  2. Kebijakan

Adapun kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD secara efisien dan efektif meliputi :

  1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku aparatur berbasis kompetensi
  2. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.
  3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dan berprestasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
  4. Meningkatkan kesejahteran pegawai melalui pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kinerja. 

Tugas Pokok  dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian Daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian Daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya

Rincian Tugas Badan Kepegawaian Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Kepala Badan

      a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dam membina pelaksanaan tugas pokok Badan.

      b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai Fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang sekretariat, formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun, UPT, serta jabatan fungsional;
  2. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kepegawaian Daerah; dan
  3. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Badan.

     c.  Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
  2. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, sekretariat, formasi, Pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun, UPT, dan Jabatan fungsional;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kepegawaian Daerah;
  5. merumuskan rencana pembangunan di bidang kepegawaian Daerah;
  6. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun, UPT, dan jabatan fungsional;
  7. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian Daerah;
  8. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
  9. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  10. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

     2.  Sekretariat

     a.  Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan                         keuangan, kepegawaian dan umum.

     b.  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
  2. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Badan; dan
  3. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

     c.  Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  2. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  5. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  6. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  7. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  8. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  9. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  10. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  11. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
  12. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
  13. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  16. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
  17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

     3.  Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan

      a. Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta                         monitoring dan evaluasi laporan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun.     

      b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun
  2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun; dan
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;

     c.  Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  5. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  6. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  7. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun;
  11. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang formasi, pengadaan dan perpindahan, kepangkatan dan pensiun; dan
  13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

     4.  Bidang Pengembangan Pegawai

     a.  Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan                       evaluasi laporan di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.

     b.  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai; dan
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai.

     c.  Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengembangan Pegawai;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  5. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  6. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  10. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan karir, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

     5.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan

     a.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan                       evaluasi laporan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional.

     b.  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional.

     c.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  5. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  6. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
  10. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

Foto Kegiatan: