Berita

Maman Haramkan PNS Gunakan LPG 3Kg

Maman Haramkan PNS Gunakan LPG 3Kg

12 Desember 2017

NGAMPRAH - Sekertaris Daerah Kab. Bandung Barat, Drs. Maman S. Sunjaya, M.Si menegaskan bahwa haram dan terlarang hukumnya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gas LPG bersubsidi kemasan 3 Kg. Pasalnya, produksi gas tersebut diperuntukan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dan berpenghasilan dibawah Rp. 1,5 Juta setiap bulannya.

"Jika masih ada PNS yang masih menggunakan LPG 3 Kg saya rasa sudah keterlaluan. Karena itu sudah melanggar aturan dan bukan peruntukannya. Malu dong, kalau PNS masih membelinya," ujar Maman ketika membuka Sosialisasi Sadar Bersubsidi Tingkat Kab. Bandung Barat Tahun 2017 di Bale Gempungan, Lantai 4 Gedung B Komplek Pusat Perkantoran Pemerintahan Kab. Bandung Barat.

Walaupun peruntukannya untuk masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, namun fakta di lapangan tidaklah sesuai dengan harapan, sebab ternyata masih banyak warga yang tergolong mampu hingga PNS yang masih menggunakan gas LPG bersubsidi tersebut.

Ia berharap masyarakat bisa lebih sadar dalam menggunakan barang-barang bersubsidi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian. Karena pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bright gas 5,5 Kg dan LPG 12 Kg yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan usaha makro.

Sejumlah kalangan masyarakat sebenarnya dinilai sudah mampu beranjak dari penggunaan gas bersubsidi menjadi pengguna gas non subsidi, hanya saja rendahnya kesadaran dan minimnya edukasi tentang penggunaan barang bersubsidi menjadikan masyrakat enggan untuk beralih.

"Saya menhimbau masyarakat mampu maupun PNS dan usaha makro bisa beralih menggunakan gas non subsidi serta mengikhlaskan gas 3 Kg untuk digunakan oleh masyarakat kurang mampu dan usaha mikro saja," tuturnya.



(HUMAS KBB)

Lokasi KBB

Alamat KBB

Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah

022-6866258

022-6866259

kbb@bandungbaratkab.go.id